<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>
Edisi 334

Bupati Baru Part 2

Untuk yang pertama di sumedang, pelantikan bupati untuk satu periode harus dilakukan sebanyak 2 kali.  Paska mangkatnya “sang pemberi harapan” H. Endang Sukandar, gonjang ganjing penggantian yang seharusnya mudah dan cepat ternyata Baca Selangkapnya »

foto pelantikan Kades

Ade Irawan Lantik 10 Kepala Desa

  Kota, Korsum Bertempat di Gedung Negara,  Rabu (8/1), , Plt. Bupati H. Ade Irawan, mengawali tahun 2014 dengan melantik tujuh orang Kepala Desa baru periode 2014-2020.  Mereka adalah Dedeng (Kades Ungkal-Conggeang), Baca Selangkapnya »

Kantor Desa Gunasari

Diduga Dana Sapras Dikebiri Pembangunan Kantor Desa Gunasari Terbengkalai

Sumsel, Korsum Akibat Dana Sarana dan Prasarana (sapras) bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 100 juta pada tahun 2013 lalu diduga tidak direalisasikan seluruhnya, akibatnya kondisi pembangunan kantor Desa Gunasari terbengkalai. Baca Selangkapnya »

PADI HIBRIDA GATOT !!

Sumedang, Korsum

Program pemerintah untuk meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi, dengan cara membagikan benih padi unggul hibrida di hampir seluruh kecamatan, ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan alias gatot, gagal total. Dari pemantauan Korsum, tidak kurang dari lima kecamatan mengalami gagal panen total, seperti di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang Selatan, Paseh, Situraja, dan Conggeang. Sedangkan di kecamatan lainnya, tingkat kegagalanya tidak terlalu signifikan karena wilayah lain jenis padi ini tidak menjadi prioritas yang diunggulkan.

Untuk tahun 2009, Pemkab Sumedang berencana membagikan 1.780.000 kg benih untuk 71.000 hektar sawah, jadi per hektarnya 25 kg padi, untuk seluruh kecamatan, namun baru terealisasi 30.500 kg untuk 12.000 hektar. Oleh Dinas Pertanian, untuk saat ini, diprioritaskan untuk lima kecamatan, yaitu Kecamatan Sumedang Utara, Situraja, Conggeang, Buahdua, dan Paseh, sebab disesuaikan dengan kultur tanah dan kondisi alam di wilayah tersebut. Program ini berasal dari pemerintah pusat melalui program peningkatan swasembada pangan.

Kegagalan ini membuat trauma beberapa kelompok tani, seperti kelompok tani di Karanglayung yang kemudian memutuskan tidak akan menerima kembali bila ada program yang sama datang lagi. Walau petani mendapatkan benih secara gratis, namun dari sisi waktu dan tenaga merasa dirugikan. Dengan kejadian ini, diakui para petani, mereka menderita kerugian baik materi maupun tenaga dan waktu. Kalau kegagalan tersebut tidak diantisipasi sesegera mungkin, maka kerugian para petani akan bertambah. Di sisi lain musim paceklik sudah di depan mata, sehingga para petani Karanglayung melakukan tindakan cepat dengan segera mengganti benih hibrida tersebut dengan benih yang biasa ditanam para petani sebelumnya.

Sebenarnya pihak Dinas Pertanian yang bertugas di lapangan, sebelumnya kurang setuju dengan adanya bantuan benih hibrida tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu dari mereka, “Kami sebenarnya keberatan dengan adanya bantuan benih hibrida tersebut, karena kami telah menduga akan terjadi kegagalan. Tapi bukan berarti kami menolak, hanya saja waktu yang kurang tepat dan juga benih tersebut rawan penyakit. Ditambah para petani belum memahami cara menanam benih padi unggulan tersebut. Yang kami sayangkan, kami tidak bisa menolak karena ini program dari atas, sedangkan kami hanya petugas lapangan. Bagaimana perintah saja.”

Salah seorang anggota Kelompok Tani (Poktan) di wilayah Desa Citengah, Sumedang Selatan, yang ditemui Korsum minggu lalu, mengatakan akan meminta ganti rugi atas biaya kegagalan ini. Walau belum dipanen, namun kegagalan sudah di depan mata. Benih yang ditanam tumbuh secara merana, bahkan ada yang mati. Tidak hanya faktor benih yang dianggap tidak cocok dengan iklim setempat, juga kurangnya pembinaan dari para penyuluh. Sedangkan penanaman padi hibrida memerlukan penanganan yang khusus.

Menurut keterangan dari pihak penyuluh lapangan Desa Citengah, yang mengalami kegagalan tersebut adalah yang tidak bergabung ke dalam poktan. “Melainkan hanya perseorangan yang sengaja mencoba untuk menanam benih tersebut tanpa memperhatikan aturan perilaku benih hibrida,” ujarnya.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh petugas lapangan tersebut, yang didampingi Ketua Gapoktan Kiswaya, kalau memperlakukan benih padi hibrida harus sungguh-sungguh memperhatikan sifatnya. “Perbedaan dengan memperlakukan benih biasa, benih hibrida harus lebih intensif,” tegasnya.

Persoalan lain terjadi di Wado, khususnya Desa Cikareo Utara dan Selatan. Pada dasarnya kedua desa tersebut tidak memerlukan benih padi, sebab tidak ada lahan pesawahan, namun dominan lahan perkebunan dan hutan yang kurang sirkulasi airnya. Tapi lucunya, kedua desa tersebut mendapat bagian benih padi unggul tersebut, yang tentunya tidak layak ditanam di wilayah itu. Mestinya, pihak Dinas Pertanian selektif melihat kondisi alam agar bantuan tersebut tidak mubazir.

Demikian pula Kecamatan Cibugel, sebab di sana masyarakat lebih mengharapkan benih jagung atau jenis kacang-kacangan yang sekiranya cocok ditanam sesuai dengan kondisi lahan. Bukan benih padi hibrida yang akhirnya bantuan tersebut sia-sia saja.

Dinas Pertanian, melalui Kasi Padi, Ir. Wisubarti, mengakui kegagalan tersebut. Namun, tidak seperti yang dituduhkan banyak pihak bahwa penanaman padi hibrida tersebut gagal total, berdasarkan hasil monitoring Dinas Pertanian, ada diantaranya yang telah berhasil menanam benih padi tersebut. Contohnya di Cijeler, Situraja, dan sekitarnya yang telah berproduksi dengan hasil cukup memuaskan.

Dalam hasil pengujian di desa tersebut, perbandingan dengan benih lain untuk kategori jenis (Hibrida) Bernas muncul nilai dari hasil ubinan 4,88 X 16 = 7,8 Ton Gabah Kering Panen. Sedangkan Gabah Kering Giling 6,76 Ton untuk katagori (Hibrida) Sembada, dari hasil ubinan dapat mencapai 11 Ton Gabah kering Panen. “Intinya lebih unggul benih padi hibrida dibanding benih padi lain. Sedangkan secara totalitas, kami belum bisa memberikan hasil evaluasi total. Menunggu hasil dari pola tanam di kecamatan Paseh,” ujarnya.

Masih menurutnya, khususnya bagi petani Buahdua dan Conggeang yang sempat mengalami kegagalan, diharapkan tidak putus asa. Pihak Dinas Pertanian akan berupaya untuk memberikan perhatian khusus, sejenis konpensasi. “Dalam upaya mencari solusi, Dinas pertanian secara seksama seiring dengan pihak PTL, akan meningkatkan volume sosialisasi, membuat proyeksi percontohan,” tegasnya. **[Endang Baron|Adith]

Festival Seni Anak Nusantara 2009 SDN Tanjungsari I Mempersembahkan “Komintjir”

graphic1Education, Korsum

Persembahan Kesenian “Komintjir” yang ditampilkan oleh siswa-siswi SD Negeri Tanjungsari I, sangat memukau para penonton dan berhasil mendapat predikat terbaik dalam penyelenggaraan Festifal VII Seni Anak Nusantara 2009. Penyelenggaraan ini diprakarsai oleh Dirjen Kebudayaan, Pariwisata, dan Perfilman, Suparman, dan berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta, Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, pada hari Kamis, (2/7), dimulai sejak pukul 16 petang.

Para Kontingen terdiri dari 26 perwakilan tingkat Provinsi, termasuk dari Provinsi Jawa barat yang diwakili oleh Kabupaten Sumedang. Perwakilan Jabar ini berhasil masuk nomisasi, setelah dilakukan seleksi. Utusan dari Kabupaten Sumedang didelegasikan kepada UPTD TK/SD Kecamatan Tanjungsari, dalam hal ini dipercayakan kepada Sekolah Dasar Negeri Tanjungsari I, sebab SD tersebut layak untuk mewakili seusai mengikuti tahapan uji potensi pementasan Seni Tingkat Sekolah Dasar.

Seni Komintjir yang ditampilkan siswa SDN Tanjungsari I, gambaran secara umum merupakan atraksi seni tari berkolaburasi antara gending tradisional dengan bahan terbuat dari bambu yang dilengkapi gendang. Seni ini sangat menarik. Tarian yang diiringi musik klasik mengiringi penari yang terdiri dari 15 anak yang masih berusia dini, 7 hingga 12 Tahun.

Motto dari penyelenggaraan Festival adalah “Aku Bangga Musik Indonesia”, sedangkan tujuannya, menurut Suparman, adalah bermaksud menggali potensi anak-anak agar mempunyai rasa memiliki seni tradisional yang tinggi. “Selain dari itu, mereka bisa mengenal kota Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia,” ujarnya.

Namun sangat disayangkan oleh para kontestan, atas ketidakhadiran pihak Disbudpar Pemkab Sumedang. Yang hadir justru pihak Pejabat Disdik, yang telah menyempatkan waktunya untuk turut menyaksikan. Camat Tanjungsari, Deni Tanrus, berharap perhatian dari berbagai pihak, karena event ini skup Nasional. Camat pun sempat menyampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berpartisipasi, terlebih kepada para pembina yang telah melatih anak-anak tersebut sehingga mencapai hasil yang sangat memuaskan. **[Suharna|Adith]

Terminal Bus Ciakar Kumuh

Kota, Korsum

Pengaruh jalur alternatif yang tengah dilakukan perbaikan sejak bulan April, Terminal Bus Ciakar nyaris sepi. Namun beberapa sumber mengatakan, memang kondisi Terminal sebelum-nya pun sudah seperti itu, dituturkan oleh sang awak Bus. Terminal Ciakar Sumedang jika dibandingkan dengan terminal di kota lain terkesan kumuh, kurang terpelihara, sehingga baginya gerah dan kurang nyaman saat singgah ditempat itu.

Tidak hanya sekedar pendapat awak Bus, Lina, seorang calon penumpang yang tengah menanti Bus Rute Jakarta Via Tol, mengaku risih selama menunggu Bus yang akan membawanya, dikatyakannya, “Saya kurang berkesan lama berada di terminal ini, kang ! Perhatikan saja, bagi saya terminal ini gersang, penuh polusi apalagi ketika saya berniat ke kamar kecil, selain bangunannya tidak tertata kondisi di ruang tersebut menjijikan. Padahal ini kan sarana umum yang disediakan pemerintah bagi kepentingan masyarakat. Semestinya terpelihara.” Ujarnya.

Dengan melihat kenyataan ini sudah sewajarnya pihak pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat tersebut, padahal dalam anggaran 2009 untuk Dishub kominfo pemerintah menggarakan sekitar 1,8 M, tapi untuk penataan terminal luput dari anggaran padahal terminal identik dengan wajah kota juga merupakan sarana umum sekaligus persinggahan para penumpang yang datang dari dalam maupun luar kota Sumedang yang otomatis jadi penilaian secara tidak langsung baik buruknya wajah Sumedang.

Diakui oleh seorang petugas yang saat itu kebetulan bertemu Korsum mengatakan,” inilah bukti otentik terminal Sumedang, kami sebagai petugas bukan tidak memahami keluhan mereka, tetapi hal itu ada yang lebih berwenang secara pribadi saya pun mengharapkan ada renovasi atau penataan, namun tentunya hal tersebut relevansi dengan dana,” ungkapnya. **[Endang Baron|Adith]

Hajat Uar Budaya Warisan Leluhur

Cibugel, Korsum

Hajat Uar atau “numbal lembur” merupakan salah satu budaya tradisi Desa Cilimus, Kecamatan Cibugel, yang sudah hampir punah, selain budaya-budaya tradisi yang lainnya. Untuk melestarikan budaya tersebut, di Kecamatan Cibugel, Rabu (1/7), tepatnya di lapangan Nagrak, dilakukan deklarasi untuk melaksanakan Hajat Uar ini sebagai agenda rutin tahunan.

Meskipun acara tersebut telat hingga empat jam dari yang dijadwalkan, karena menunggu Bupati Don beserta rombongan yang terlebih dahulu menghadiri acara Hari Bhayangkara di alun-alun Sumedang, warga yang menunggu sejak pukul 08 pagi tetap semangat dan antusias. Pada pukul 12 lewat rombongan Bupati Don pun tiba, maka acara pun dimulai.

Hajat uar sendiri merupakan upacara selamatan menyambut datangnya musim tanam yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali setiap pergantian musim. Pengaruh cuaca yang berubah ini sering menimbulkan berbagai macam penyakit, maka dengan melakukan hajat uar atau numbal lembur diharapkan berbagai macam penyakit ini tidak melanda desa. Jadi, Hajat Uar merupakan satu bentuk antisipasi yang disimbulkan dengan berbagai sesajen.

Beberapa macam sesajen sebagai simbul pada upacara Hajat Uar, antara lain panggang ikan mas sebagai simbul untuk menjaga keemasannya yang diwariskan oleh leluhur, panggang lele untuk membedakan mana yang halal dan yang haram, “jukut palias” untuk membuang penyakit yang ada pada diri kita, dan ayam tulak sebagai simbul jangan gelap hati.

Camat Cibugel, Widodo, ketika dihubungi Korsum mengatakan bahwa Hajar Uar merupakan budaya tradisi yang sudah lama dan sudah hampir punah. Untuk itu, dengan digelarnya kembali Hajat Uar ini, diharapkan tradisi ini lestari. “Dan, ini akan menjadi agenda tahunan Kecamatan Cibugel,” tuturnya.

Kabid Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga, Cucu Sutaryadibrata, mengatakan bahwa Hajat Uar sama dengan Hajat Lembur yang biasa dilaksanakan setiap habis panen, baik pada panen padi maupun panen palawija. “Dan, bukan saja di Kecamatan Cibugel, tetapi di setiap daerah pun ada, hanya maknanya saja yang berbeda,” tuturnya. **[Asep Nandang]

Seandainya Ingkar Janji 3 Pengusaha Galian C Terancam Dipidana

Kota, Korsum

Akhir-akhir ini, 3 pengusaha galian pasir yang sedang melakukan aktivitas diketahui belum mengantongi ijin usaha penambangan dari Bupati Sumedang. Sehingga ke-3 pengusaha tersebut dianggap telah melanggar Perda No. 28 tahun 2003 tentang penambangan galian C. Demikian diungkapkan Kasi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), Yudhi Prasetyo, di ruang kerjanya, Jum’at (3/7).

Penemuan pelanggaran tersebut, lanjutnya, hasil kerjasama dalam melaksanakan tugas monitoring penegakan Perda antara SatPol PP dengan Distambentam pada Kamis (2/7) yang lalu. Pihak Distamben diwakili oleh Kasi Eksploitasi dan Pengelohan Tambang, Taufik Rahmat. Dalam tugas itu, kami melakukan cara persuasif kepada para pengusaha itu. Kemudian dibuatkan Berita Acara dari Distambentam,” ujar Yudhi.

“Para pengusaha itu kepergok sedang melakukan usaha penambangan pasir, yakni di blok Baru Desa Cibeureum, Kecamatan Cimalaka, atas nama Agus Caca. Dan di blok Pasir Peusing, Desa Citimun, Kecamatan Cimalaka, atas nama Wawan Kustiawan. Sementara itu, di blok Batu Nungku, Desa Cibeureuyeuh, Kecamatan Conggeang, atas nama H. Adung. Ke-3 pengusaha tersebut diketahui belum mengantongi surat ijin, sehingga dihimbau agar secepatnya memiliki surat ijin,” paparnya.

Ada ultimatum dari pihak Pemda, lanjut Yudhi, apabila dalam jangka waktu 14 hari belum ada upaya membikin ijin, maka selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Sat Pol PP akan melakukan pemanggilan terhadap ke-3 pengusaha itu. “Jika masih tetap belum juga ada upaya pembuatan ijin, maka akan ada upaya jalur hukum,” tuturnya.

Dikatakan, kewenangan penyidik Pol PP dalam pemanggilan terhadap para pengusaha itu berdasarkan pasal 112, ayat I dan II, dan pasal 113 KUHAP. “Apabila panggilan I dan II dari penyidik tidak dipenuhi, maka akan dilimpahkan ke pihak Polri sesuai pasal 116 KUHAP, sehingga akan diancam dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” tegasnya.

Lebih jauh Yudhi mengatakan, masalah perijinan belum dipahami oleh ke-3 pengusaha itu. Sebelumnya ada ijin yang sudah dikantong oleh para pengusaha itu, namun karena pindah lokasi penambangan, dan itu dalam peraturan tidak diperbolehkan, maka jika pindah lokasi penambangan maka diwajibkan membikin surat ijin baru. “Kalau sudah dilimpahkan ke pihak Polri, maka sudah menjadi kewenangan Kepolisian,” ujarnya. **[iyef saefudin]

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv