Sumut, Korsum

Pengusutan dana Bantuan Provinsi di seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Barat terus digalakkan, termasuk di Kabupaten Sumedang yang selama ini dirasakan adem ayem saja. Ternyata pada kenyataannya, pelaksanaan bantuan Banprov tersebut di Sumedang amburadul. Salah satu contoh nyatanya adalah dana Banprov sebesar Rp 70 juta yang dikucurkan kepada Kelompok Swadaya Masyarakat Pembendayaan Pranata Sosial, yang pada pelaksanaannya kacau dan sia-sia. Dana sebesar Rp 70 Juta tersebut kurang bermanfaat bagi kelembagaan masyarakat dan terkesan hanya menghambur-hamburkan dana rakyat saja. Walau lembaga tersebut mengakui banyaknya kelemahan atas kegagalan pelalaksanaan banprov yang mereka terima, tapi bagaimanapun dana bantuan tadi tetap harus dipertanggungjawabkan.

Conggeang, Korsum

Belum lama ini KPH (Kawasan Pangkuan Hutan) Perhutani Sumedang menyerahkan uang sekitar Rp 70,4 juta kepada 6 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan 6 Pemerintahan Desa. Acara penyerahan uang itu dilakukan secara langsung dan simbolis oleh ADM (Admisnistrasi) KPH Perhutani Sumedang, Bambang Catur Wahyudi, di kantor B (Bagian) KPH Conggeang, Jum’at (14/8), dan disaksikan oleh Waka ADM Perhutani Sumedang Utara, Andi Mulya, serta Muspika setempat.

Kota, Korsum.

Bukan persoalan mudah dalam menanggulangi sampah. Sampah seringkali merupakan hal yang sangat menyita waktu, khususnya bagi Dinas yang menangani sampah/limbah, baik sampah rumahtangga maupun sampah kawasan kota. Untungnya, hingga saat ini masalah sampah di Sumedang masih terkendali, padahal  Badan Lingkungan Hidup, khususnya yang membidangi kebersihan kekurangan sumber daya dan sudah semestinya mendapatkan penambahan armada dan fasilitas lain sebagai penunjang kerja.

Bersih Pangkal Sehat, slogan yang sangat dikenal dan mudah dilafalkan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia beserta segenap aktivitasnya jika dapat dilaksanakan. Kebersihan pun sanggup mewujudkan pola pemikiran sehat, sehingga dapat menghasilkan suatu produk.

Ujungjaya, Korsum

Sesuai dengan pernyataan pihak Kejaksaan Negeri Sumedang, yang menyatakan bahwa 99 persen Bantuan Provinsi yang melalui pos bantuan diduga salah penggunaanya, maka Korsum melakukan investigasi langsung ke salah satu penerima dana bantuan ini di wilayah Ujungjaya. Investigasi Korsum dilakukan ke Pondok Pesantren Fadlailul Hidayah, yang beralamat di Dusun Borojol, Desa Suka Mulya, Kecamatan Ujung Jaya, yang merupakan salah satu penerima pos bantuan dan diduga menyalahgunakan bantuan tersebut.

Dari investigasi yang dilakukan, Korsum mendapat keterangan dari beberapa warga dan pemerintah setempat, bahwa kalau dilihat secara kasat mata dari hasil pelaksanaan rehab, ternyata menurut mereka rehab tersebut tidak senilai dengan dana bantuan yang diterima pihak pesantren, sebesar 40 Juta rupiah. Menurut mereka, tidak mungkin hasil rehab seperti itu menghabiskan dana sampai 40 juta.

Pihak pemerintah setempat, ketika ditanya mengenai dana pos bantuan yang diterima pesantren tersebut menyatakan bahwa pihaknya kurang mendapat laporan mengenai adanya bantuan tersebut. “Padahal, saat akan membuat proposal pihak kami ikut menandatangani, tapi kenyataanya setelah cair kami malah tidak tahu. Selain itu, kami juga menyesalkan tindakan pihak pontren tersebut yang tidak menepati janji yang telah disepakati bersama,” ujarnya.

“Kesepakatan tersebut diantaranya, kami selaku pemerintah desa memprihatinkan jalan yang menuju pontren tersebut sehingga kami meminta kebijakan pimpinan pontren, bila sudah cair menyisihkan untuk memperbaiki jalan menuju wilayahnya sepanjang 50 meter. Saat itu kami bersama sepakat, tapi setelah cair dana tersebut tidak diberikan, padahal untuk kabaikan pontrennya juga. Itu yang kami sayangkan sampai saat ini juga, yang akhirnya untuk merehab jalan tersebut tetap saja desa yang bertanggung jawab, karena kami malu terhadap masyarakat yang sudah tahu jalannya akan diperbaiki,” tambahnya.

“Sedangkan, pelaksanaan rehab itu sendiri rasanya tidak senilai dengan uang bantuan yang diberikan pemerintah. Secara kasat mata juga kita bisa melihat berapa biaya yang dihabiskan untuk merehab pondok tersebut. Yang kami dengar, hanya memperbaiki kusen dan memasang kaca saja. Itu paling hanya menghabiskan 5 jutaan, sementara sisanya kemana?” tuturnya.

“Selain itu, aktivitas sehari-hari juga tidak jelas. Hanya imtihan saja ramai oleh santri-santri yang sengaja didatangkan dari tempat pengajian di luar pontren itu. Yang merupakan anak didik dari almamater pontren tersebut, yang dulu menghasilkan santri, kalau tidak salah delapan santri bekas muridnya dulu yang sekarang sudah mempunyai murid sendiri. Sedangkan pontrennya sendiri hanya mempunyai murid beberapa gelintir saja,” paparnya.

Sementara itu, ketika Korsum akan menemui pimpinan pontren, Ustad Umed sang pemimpin pontren, selalu tidak ada di tempat. Korsum telah datang tiga kali, tapi yang ditemui hanya pondok pesantren yang kosong, yang terkesan tidak terpelihara sehingga keadaanya semrawut. Sampai berita ini diturunkan, dari pihak pontren belum ada keterangan apapun. **[Endang Baron|Malik]

Cisitu, Korsum

Tidak semua dana yang dikucurkan Pemerintah jelas alokasi dan realisasinya. Hal ini terjadi karena masih saja ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan bantuan tersebut untuk kepentingan pribadi. Padahal, dana bantuan dari provinsi ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu pihak yang coba bermain-main dengan dana Banprov ini adalah Koprasi Mekarwangi, yang beralamatkan di Desa Cilopang, Babakan Nyampai, Kecamatan Cisitu. Koperasi ini dinilai bodong, tidak jelas keberadaannya. Namun walaupun bodong, pada tahun 2008 menerima POS Bantuan Provinsi sebesar 75 juta. Kini, keberadaan dana yang digunakan oleh Koperasi bodong ini dipertanyakan.

Berdasarkan pantauan Korsum di lapangan, ternyata Koperasi Mekarwangi ini, setelah diselidiki Korsum, tidak ada. Jangankan sekretariatnya, plang-nya pun tidak terlihat. Sehingga, dengan kondisi seperti itu, Korsum kesulitan untuk melakukan konfirmasi. Setelah beberapa jam kemudian, ada informasi dari masyarakat sekitar, bahwa Koperasi itu pernah didengar dan ketuanya Bapak Ojon.

Menurut salah seorang warga sekitar Dusun Babakan Nyampai, dengan meminta identitasnya dirahasiakan, dulu dia pernah mendengar ada Koperasi dengan nama Mekarwangi di sekitar situ. “Nya kapungkur mah didieu aya Koprasi namina Koperasi mekarwangi. Tapi, semua tetangga tidak ada yang menjadi anggota. Kami masyarakat di sini, memang pernah menjadi anggota Koperasi, tapi bukan Koperasi Mekarwangi melainkan Koperasi yang dibentuk oleh warga sedusun ini,” ujarnya.

Koperasi Mekarwangi, lanjut warga, sudah tidak aktif dan tidak pernah aktif lagi. “Memang dulu kami sering mendengar. Kami gak paham dan tidak tahu. Informasi itu hanya selentingan saja,” tambahnya.

Ketika hal tersebut hendak dikonfirmasikan kepada Ketua Koperasi Mekarwangi, Ojon, yang diterima istrinya Esih (42 th), di kediamannya, Esih menjelaskan kepada Korsum, (16/9), bahwa benar ketua dari Koperasi Mekarwangi itu Pa Ojon suaminya. “Anggotanya hanya keluarga saja, yakni saudara saya 4 orang. Dan dari saudara suami saya tidak ada, karena dia tunggal tidak punya saudara. Koperasi ini sekarang sudah lama tidak aktif. Dulu, koperasi ini dibentuk pada tahun 2000.

Ketika ditanyakan tentang bantuan dari pos bantuan provinsi senilai 75 juta pada tahun 2008, Esih mengatakan dia tidak tahu menahu. **[Imadudin/Ary Yogaswara]