DPRD, Korsum

Orang baru harapan baru. Itulah harapan yang mengemuka ketika menyaksikan 50 anggota DPRD Sumedang periode 2009-2014 disumpah dan dilantik dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (13/8), di Gedung DPRD Sumedang.

Dari 50 orang anggota DPRD Sumedang yang baru, hanya 17 orang yang merupakan anggota DPRD periode sebelumnya, mayoritas, yakni sekitar 70%, adalah muka baru. Para wakil rakyat tersebut berasal dari 10 Parpol. PDIP mendominasi komposisi DPRD Sumedang periode 2009-2014 dengan 13 kursi, disusul Partai Golkar 10 kursi, Demokrat, PPP, dan PKS masing-masing 6 kursi, Partai Amanat Nasional 3 kursi, Hanura dan PBB masing-masing 2 kursi, serta PKB dan Gerindra masing-masing 1 kursi.

Kota, Korsum

Pembahasan Perubahan APBD Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2009, saat ini sedang dilaksanakan oleh para anggota Dewan. Namun, salah satu Fraksi di DPRD tidak ikut dalam pembahasan tersebut, yakni Fraksi PPP. PPP menilai proses dan prosedur dalam pembahasan perubahan APBD sekarang ini tidak sesuai aturan yang ada dan sepertinya main-main, bahkan terkesan dipaksakan.

“Beberapa tahapan dan prosedur pembahasan saat ini melanggar Tata Tertib, Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,” ujar Sekretaris Fraksi PPP, Dra. Odah, dalam penyampaian pandangan umum Fraksi PPP terhadap Pengantar Nota Keuangan Perubahan APBD TA 2009 beberapa waktu yang lalu.

Kota, Korsum

Kasus dugaan ketidaknetralan aparat pemerintah yang melibatkan Camat Tomo, Tono Suhartono,  yang diduga melakukan money politik dan membagikan kaos pada saat pencontrengan, akhirnya ditangani Panwaslu kabupaten. Camat Tono dipanggil pihak Panwaslu, namun ketika dikonfirmasi seputar pemanggilan dirinya, Tono tidak banyak berkomentar. “Kami sudah memberikan keterangan, silahkan tanyakan saja ke Panwas,” katanya.

Ketika dikonfirmasikan kepada Panwaslu, Sri Mira, Ketua Panwaslu Kabupaten Sumedang, mengatakan pihaknya masih harus melakukan klarifikasi dan konfirmasi. “Kalau disimpulkan sekarang, kami keliru. Kami pun harus melakukan pleno dulu dengan dua orang panwas yang kebetulan sekarang tidak ada.  Juga, kami harus melakukan satu langkah lagi untuk melengkapi data-data yang sudah ada supaya lebih  jelas,” tuturnya.

Menirukan perkataan Camat Tono, Sri Mira mengatakan tentang pemberian ongkos kepada Linmas sebesar 10 ribu rupiah karena untuk Linmas itu tidak ada dari APBD. “Jadi, para Linmas mengatakan kalau tidak ada dari APBD, dari Pak Camat saja, katanya. Akhirnya, karena merasa kasihan dan secara kebetulan tidak mempunyai banyak uang, Camat Tono memberikan uang sebesar 10 ribu rupiah untuk sekedar ongkos, sambil mengatakan nanti kalau ada rejeki akan ditambah sekitar dua minguan lagi pada waktu gelar pasukan,” terangnya.

Sedangkan mengenai pembagian kaos, menurut pengakuan camat yang ditirukan Sri Mira, kaos   itu dititipkan ke Danru untuk diamankan. “Kami pun tegor, kenapa dititipkan ke Danru? Menurut pengakuannya, karena Danru itu merupakan komandan regu pengamanan di tiap desa. Katanya kaos yang satu karung itu untuk diamankan di desa. Benar atau tidaknya, nanti kita lihat keterangan saksi tambahan yang akan kami panggil,” ujar Sri Mira.

Panwas Temukan 6 Kasus Pelanggaran

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang menemukan enam kasus dugaan pelanggaran dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 kemarin. Hal ini diungkapkan Ketua Panwaslu Kabupaten Sumedang, Sri Mira Iriani, kepada Korsum, Jumat (10/7), di kantornya.

Dikatakan, dari ke enam kasus dugaan pelanggaran tersebut, diantaranya adalah penghilangan alat peraga di Kecamatan Tanjungsari sebanyak dua kasus, dugaan ketidaknetralan dari aparat pemerintah di dapil 5 sebanyak satu kasus, dugaan pelanggaran administrasi oleh pemantau sebanyak dua kasus, dan satu lagi adalah kasus D’Yayan di Sukasari yang meminta pencontrengan dilakukan di rumahnya untuk istrinya yang sedang sakit. Dari kasus-kasus tersebut, menurut Sri Mira, kebanyakan merupakan temuan Panwas, tetapi ada juga yang merupakan laporan dari masyarakat. **[Asep Nandang]

Kota, Korsum
Divisi Kampanye KPUD Sumedang, Usman, yang didampingi oleh Divisi Hukum, Hersa Santosa, S.H., di ruang kerjanya, Jumat (8/5), mengatakan bahwa laporan pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye masih diaudit di KPU Provinsi. Hasil audit tersebut akan diterima KPU Kabupaten setelah satu bulan hari H plus 15 hari.
Pengauditan pembukuan itu guna mencek penerimaan bantuan dari pihak-pihak lain. Karena, bantuan dari perseorangan tidak boleh lebih dari satu milyar rupiah, sedangkan bantuan dari perusahaan tidak boleh lebih dari lima milyar rupiah. Selain itu, ada dana yang dilarang untuk digunakan kampanye, yaitu dana bantuan yang mengalir dari pemerintah, BUMN, atau BUMD. “Kalau saja terjadi pelanggaran seperti itu, maka akan mendapatkan sanksi. Dan jika ada dana yang mengalir dari pemerintah, maka harus dikembalikan lagi ke kas negara,” ujarnya.
Laporan pembukuan dana kampanye tersebut disampaikan oleh KPUD kepada Akuntan Publik untuk diaudit oleh Tim Auditor DPD Propinsi masing-masing. Seandainya ada parpol yang tidak menyetorkan pembukuannya ke tim audit, maka pemenang pemilu bisa digugurkan. **[Asep Nandang/Heri]

Jatigede, Korsum

Seperti halnya di kecamatan-kecamatan lain pelangaran kampanye terus bermunculan, begitu juga Kecamatan Jatigede tak luput dari permasalahan yang satu itu dengan berbagai dalih mereka (partai dan calegnya) tak menghiraukan peraturan yang telah ditetapkan KPU baik pusat maupun kabupaten, mungkin itu semua dilakukan demi meraih suara sebanyak-banyaknya dengan tidak menyadari kelakuan tersebut akan menjadi bumerang bagi partai dan diri calegnya sendiri.

Keterangan tersebut di ungkapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Jatigede saat ditemui Korsum di ruang kerjanya selain itu diterangkan pula beberapa kasus hasil temuannya,” Sebenarnya banyak kasus-kasus yang berhasil kami temukan juga hasil laporan warga namun kebanyakan kasus dan laporan tersebut berkategori ringan dan laporanpun tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Masduki salah seorang anggota Panwas Jatigede.

Sedangkan menurut Ketua Panwas Jatigede Didin Sutardi, S.Pd menjelaskan,” Dari semua kasus pelanggaran yang berhasil ditemukan ada beberapa yang di anggap menonjol diantaranya ketika wilayah kami kedatangan Anggota DPRI Drs. Eldie Suwandi yang didampingi calon Legislatif DPRD Kabupaten Sumedang Dedih, S. Hut dan Toto Sugiarto, SH beserta rombongan Partai Golkar ke Desa Cisampih Kecamatan Jatigede,” ujarnya.

Masih menurut Didin, Berdasarkan surat pemberitahuan dari Pimpinan Partai Golkar Kecamatan Jatigede, akan ada kegiatan kunjungan kerja dalam reses persidangan ke Kecamatan Jatigede dari Anggota DPRI Drs. Eldie Suwandi, “namun dari hasil pengawasan kami dilapangan tanggal 22 Maret 2009 telah mengadakan pertemuan dengan lebih kurang 230 orang warga desa setempat dan dalam kesempatan itu Drs. H. Eldie Suwandi menyampaikan tata cara memilih kepada masyarakat dan mengajak warga yang hadir untuk memilih dirinya pada pemilu Legislatif tahun 2009,” paparnya.

“Bukan itu saja pada kesempatan itu pula sekaligus menyampaikan secara simbolis kepada pengurus Partai Golkar Desa Cisampih, Ujang Kusmana, tumpukan amplop berisi uang masing-masing 20 ribu yang langsung dibagikan kepada warga yang hadir,” tambanya.

“Selain itu temuan hasil pelaksanaan pengamanan kampanye di Desa karedok juga dilaporkan oleh pihak Polsek Jatigede melalui surat laporan No. Pol : B/41/III/2009/Sek yang menyatakan berdasarkan pengamatannya dilapangan telah ditemukan beberapa pelanggaran pemilu oleh DPC PKS Kecamatan Jatigede, pada tanggal 29 Maret 2009 telah mengadakan Tournamen Bola Voly se-Dapil V Kabupaten Sumedang di Desa Karedok Kecamatan Jatigede, sedangkan pelaksanaan tournament tersebut sebagai salah satu bentuk kampanye DPC PKS Dapil V dengan tidak dilengkapi Surat Ijin Kampanye,” lanjutnya.

“Kemudian, masih cuplikan surat laporan,” Jadwal kampanye PKS yang ditetapkan KPUD Sumedang pada hari Minggu, tanggal 29 Maret 2009 itu adalah bentuk kampanye Rapat Umum Terbuka, sedangkan Tournamen tersebut merupakan kampanye Non Rapat Umum, ditambah lagi ada beberapa atribut partai berupa bendera PKS terpasang di bangunan pemerintah yaitu di Puskesmas pembantu dan kantor Kepala Desa, semua hasil laporan dan temuan kami tersebut sudah dibuat dalam bentuk berita acara dan sudah kami serahkan ke Panwas Kabupaten,” tegasnya.**[Endang Baron]