Tanjungmedar, Korsum

Untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan Surat Keterangan mulai KTP, KK hingga surat-surat lainya. Bagi Kecamatan Tanjungmedar menerapkan sistim pelayanan satu atap. Pelakasanaannya, menurut penjelasan Acim Mantri Polisi (MP) Kecamatan Tanjungmedar beberapa waktu yang lalu, perangkat kecamatan turun dusun (mengunjungi desa-desa, red). dalam setiap minggunya dilakukan 2 kali yakni hari kamis dan jum’at.

Selain melayani kepentingan publik, juga dilakukan sosialisasi tertib administrasi. maksud dari sosialisasi ini, agar tercipta majemen desa yang sempurna. Selebihnya, selain terjalin hubungan yang lebih erat juga pihak Kecamatan dapat menyerap aspirasi dari desa secara akuratif.

Masih pendapat MP Tanjungmedar, hal itu telah berlangsung sejak dipimpin camat Edi Supena. Lebih jauh Acim menjelaskan, manfaat sistim pelayanan ini sangat besar bagi warga, terutama yang bermukim di tempat-tempat terpencil. Dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanjungmedar, 8 desa telah terrealisasi, satu desa lainya akan dikunjungi pada minggu berikutnya. Diharapkan sebelum pelaksanaan Pemilu sudah seluruhnya tercapai, harapnya.

Menurut pemaparan salah seorang Kepala Desa yang kebetulan bertemu Korsum, diperjalanan menuju Desa Tanjungwangi. “Selaku Kepala Desa khususnya Saya secara pribadi, terus terang diberlakukan sistim Pelayanan satu atap secara rutin, sangat meringankan beban desa, selain itu, juga proses pelaksanaan untuk melayani kepentingan warga bisa terrealisasi mudah dan cepat”, ujarnya.

Nana, Warga dusun Cikuda Desa Sukatani antusias merespon sistim pelayanan terpadu yang dilakukan pihak Kecamatan. Meskipun hanya dilakukan 2 kali dalam seminggu secara bergiliran di tiap-tiap desa, “sebab kami tidak sulit lagi untuk mengurus kebutuhan surat-menyurat atau surat keterangan lain yang cukup penting, selain tidak perlu mengeluarkan biaya transport yang patut kami syukuri bagi warga kurang mampu, segala pelayanan itu didapatkan secara mudah serta gratis” katanya. **[Indang]

Kota, Korsum

Sidang Paripurna yang membahas 3 Peraturan Daerah (Perda), yang digelar Jum’at (22/5) malam, di gedung DPRD, sempat “molor” dengan alasan Quorum tidak mencapai 2/3, sehingga tidak memenuhi aturan (Tatib) yang mengharuskan minimal 30 orang anggota dewan harus hadir. Saat itu yang hadir hanya 28 anggota dewan.

Di tengah persidangan, muncul interupsi dari salah seorang anggota dewan dari komisi A, Ending Ahmad Sajidin, bahwa rapat untuk mengambil keputusan tidak sah karena masih kurang 2 orang anggota dewan, yang seharusnya dalam tatib minimal 30 orang. Sehingga sidang diskor 15 menit, namun kenyataanya “molor” sampai 1,5 jam.

Rapat Paripurna tersebut, selain dihadiri Bupati Don Murdono, juga dihadiri oleh para pajabat daerah lainnya, seperti Dandim, Kapolres, Kepala Kejaksaan, dan Pengadilan, jajaran SOPD, serta tokoh dan Ormas. Dalam rapat tersebut dibahas 3 Perda, yakni Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PJU), dan Pajak Hiburan.

Menurut keterangan Perwakilan Ormas yang juga pengurus ABPEDSI Kabupaten Sumedang, H. Frans Sopandi, jumlah anggota DPRD Sumedang semuanya ada 45 orang anggota, namun yang hadir hanya 28 orang, sementara 3 orang sakit, dan 14 orang ijin tidak hadir.

Frans menyayangkan sikap anggota DPRD yang tidak hadir dalam sidang paripurna itu, sehingga mencerminkan ketidakdisiplinan atau Human Error. “Namun kemungkinan juga dampak akan berakhirnya masa jabatan periode 2004-2009. Namun demikian, seharusnya anggota dewan terhormat itu memberikan suri tauladan terhadap masyarakat,” ujarnya.

“Lain di bibir, lain pula di hati”, itulah kondisi anggota DPRD Sumedang sekarang. Pada edisi sebelumnya Korsum melansir berita berjudul “Injury Time DPRD”, yang memuat penyataan dari salah seorang anggota dewan, yang mengatakan, “Meski kehadiran saat ini agak mengendor, namun dapat dipastikan beberapa jadwal akan diikuti semua anggota, beberapa kewajiban yang tersisa harus tuntas”. Lalu inikah buktinya dari penyataan anggota dewan tersebut? **[iyef saefudin]

Kota, Korsum

Setiap Kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Jika pelaporan lebih dari 60 hari (sampai 1 tahun) sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan kepala instansi pelaksana setempat dan dikenakan denda maksimal 1 juta rupiah, dan jika pencatatan kelahiran melampaui batas waktu satu tahun, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan dikenakan denda maksimal 1 juta rupiah. Demikian dikatakan Dra. Hj. Wiesje Wisjati, M.M., Kepala Bidang Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, Jum’at (22./5), di ruang kerjanya.

“Hal tersebut berdasarkan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, dan segera berlaku mulai tahun 2011 nanti berdasarkan edaran dari Depdagri. Walaupun, sebelumnya berdasarkan PP 37 tahun 2007 dan Perpres 25 tahun 2008 akan diberlakukan pada tahun 2010,” katanya.

“Sehingga, saat ini sudah dilakukan sosialisasi melalui surat edaran, baik kepada para Kepala SKPD, Camat, maupun Kepala Desa. Dan ke depan akan terus disampaikan di setiap ada kesempatan, seperti pada pertemuan para Bidan maupun Forum Pos KB Desa dan kepada masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Selanjutnya, Kabid berharap kepada masyarakat, khususnya yang sudah terlambat, dalam arti lebih dari 60 hari sejak tanggal kelahiran, untuk sesegera mungkin membuat akta kelahiran. “Begitu pun yang baru lahir saat ini, sebelum berlakunya ketentuan di atas,” harapnya. **[Dodoy Dokkil]