Sumut, Korsum

Meski Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa minim, bahkan untuk tahun ini ADD belum turun, hal ini tidak menjadi rintangan bagi Kades Marga Mukti untuk melaksanakan kiatnya membangun Desa di berbagai lini. Sesuai Tupoksi, bahwa Desa berhak menentukan sikap dan berekspresi demi kemajuan lingkungan, baik yang bersifat kemanusiaan maupun mendongkrak PAD, maka Desa Marga Mukti melaksanakan pembangunan sesuai keunikannya.

Satu tahun hampir usai dilalui oleh Yaya Sukarya sebagai Kades Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara. Keterangan awal didapat dari Ketua RW 02, bahwa Desa Margamukti mampu membangun rumah untuk 13 kepala keluaraga (KK). Pasalnya, menurut Hendra, sang Ketua RW, warga tersebut sungguh-sungguh belum memiliki tempat bernaung.

Dijumpai Korsum, seorang lelaki yang mengaku masih memiliki istri satu, Maman bersama Istri, mengatakan, “Kami baru beberapa hari saja menikmati rumah baru ini. Dan saya berterima kasih kepda Bapa H. Ending Sajidin, juga kepada Pa Kuwu Yaya, yang telah membantu kami.” ungkapnya penuh rasa syukur.

Kepala Desa Margamukti terpilih, saat dijumpai di kediamannya, (26/6), berceritera panjang lebar, mengutarakan asal mula pemukiman. “Melihat kondisi warga kami yang tidak tersentuh oleh Program Bedah Rumah, maka kami beserta perangkat Desa, masyarakat, para tokoh, dan kaum elit setempat mengupayakan agar warga tuna wisma mampu menghuni rumah miliknya,” ungkapnya.

Selanjutnya, masih keterangan Kades, berkat kepedulian seorang anggota Dewan dari fraksi PBB, H. Ending Sajidin, yang telah menghibahkan tanah selua 50 tumbak, maka di atas lahan tersebut dibangunlah 13 unit rumah tipe sederhana semi permanen yang didanai hasil swadaya masyarakat dan pihak donatur. Disamping itu, mereka (KK yang tidak punya rumah tersebut) telah mempunyai sebagian bahan material.

“Alhamdulillah, dengan anggaran yang relatif kecil, yakni 90 juta, mampu mendirikan 13 rumah. Untuk ke depan, saya akan mengupayakan bagi penduduk yang berada di dusun lainnya, sebab masih banyak warga Tuna Wisma,” ujar Kades.

Seiring kesuksesan pemukiman, Desa Margamukti mendapat kepercayaan menerima program padat karya dari Departeman Tenaga Kerja dan Transmigrasi senilai 140 juta, dan telah terealisasi pembangunan jalan sepanjang 600 meter dengan lebar 2,5 meter, dan 4 bidang kolam iklan. Pelaksanaan kerja telah rampung, serta mendapat penghargaan dari pihak pemkab, karena Desa Margamukti berkatagori terbaik se-Jabar dalam melaksanakan Program Padat Karya tersebut. **[Adith]

Kota, Korsum

Secara resmi, sebanyak 34 Sekdes Kabupaten Sumedang yang diajukan beberapa hari yang lalu ke Menteri Dalam Negeri, c.q. Dirjen PMD, sudah diusulkan untuk memperoleh Nomor Induk Pegawai (NIP) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) oleh lembaga negara ini. Pemda Sumedang hingga kini masih menunggu informasi selanjutnya dari BKN tersebut.

Demikian dikatakan Kabid Pemerintahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PMD Kabupaten Sumedang, Didin Hermawan, di ruang kerjanya, Jum’at (26/6). Informasi dari BKN itu, lanjutnya, ada 2 kemungkinan, apa surat pemberitahuan langsung ke Bupati Sumedang atau melalui Gubernur yang diteruskan ke Bupati. “Karena setelah NIP itu diperoleh, maka Bupati langsung memberi SK melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” tuturnya.

“Proses mengusulkan tersebut berjalan lancar, adapun ada kendala tapi tidak fatal. Saya anggap semua data lengkap, namun belum tentu di BKN. Sehingga dalam hal ini tidak ada istilah yang gugur, namun mungkin nanti bisa saja ada yang kurang data dan hal itu menyusul belakangan. Dan, hingga kini Pemda belum tahu persis kapan ada keputusan dari BKN itu,” paparnya.

“Menurut UU No. 32 (tahun 2004), pasal 202, ayat 3, yang menyatakan bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) harus diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ternyata seluruh desa se-Kabupaten Sumedang ada Sekdesnya, namun setelah ada penyaringan yang mengacu pada PP No. 45 tahun 2007 tentang pengangkatan Sekdes jadi PNS, maka dari 262 sekdes hanya 144 yang lolos,” tambahnya.

“Sementara, untuk para Sekdes yang tidak memenuhi syarat, maka akan diberhentikan oleh pihak Pemda. Namun, hal itu hingga kini belum bisa dilaksanakan karena menyangkut anggaran untuk dana kompensasi kepada Sekdes yang diberhentikan itu. Kini, tinggal menunggu anggarannya saja,” pungkasnya. **[iyef Saefudin]

Kota, Korsum

Kades sangat menyayangkan kelakuan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Bidang Pertanian yang enggan berkoordinasi dengannya. Tidak hanya itu, Kepala Desa Ciherang, Yoseph, juga merasa dirinya tidak dihargai oleh UPTD Pertanian sebab dalam pendistribuasian pupuk bantuan serta pemberian benih, tidak pernah melibatkan Kepala Desa.

Setiap pemberian bantuan pupuk/benih terhadap Kelompok Tani yang berada di Desa Ciherang, belum pernah ada laporan terperinci secara tertulis. “Wajar kan jika ada tuduhan buruk terhadap PPL maupun pihak UPTD Pertanian,” tuturnya pada Korsum Ketika menerima tamu dari BPN di kantor desanya.

Sementara itu, keterangan warga Ciraja, Wilayah Kecamatan Sumsel, ketika pengiriman pupuk bantuan ke desanya dikabarkan tidak mencukupi permohonan, namun anehnya saat mendapat kabar akan diterima lagi bantuan pupuk, yang terjadi pupuk bantuan itu diturunkan di sebuah toko sekitar lingkungannya. “Apa sesungguhnya yang terjadi di Desa kami? Petani kita ini sedang memerlukan bantuan pupuk dan benih padi dari pemerintah, namun sayang oknum PPL telah menjualnya,” ujarnya dengan perasaan kecewa. Hal tersebut diiyakan oleh Ketua LPM.

Hasil pantauan Korsum di Desa Margamekar, para petani yang tergabung dalam Gapoktan mengharapkan Ketuanya terbuka dan sejalan dengan Kepala Desa.

Masih berkenaan dengan bantuan Pupuk, beberapa keterangan dari kepala desa yang sempat ditemui Korsum, antara lain di Wilayah Sumsel, Sumut, Ganeas, Buahdua, mengatakan bahwa UPTD dan PPL tidak transparan. Mereka menduga ada tindakan penyelewengan.

Dipaparkan oleh ketua Gapoktan yang berada di Desa Hariang, “Ketika penerimaan bantuan pupuk organik periode pertama, saya dilibatkan, dan realisasinya berjalan baik meskipun tidak memenuhi kebutuhan. Saya memaklumi, ini kan merupakan bantuan, sedangkan yang sifatnya bantuan apapun hasilnya patut disyukuri dan diterima. Tetapi, pendistribusian kali ini, khususnya ke desa kami, ada kesalahan. Pupuk bantuan tidak diterima oleh kelompok tani yang kami bina, malah entah ke anggota yang mana. Terus terang saja, saya sebagai Ketua Gapoktan sangat Kecewa,” ungkapannya.

Selain mengupas tentang kekecewaannya, Ketua Gapoktan Hariang mengharapkan agar PPL dan UPTD menjalin hubungan baik. “Setidaknya berkoodinasi dalam segala hal, bukan saja soal pendistribusian bantuan pupuk, namun di segi apapun hendaknya komunikatif,” tuturnya. **[Adit]

Kota, Korsum
Rencana Pemerintah Daerah Sumedang untuk menjadikan Sumedang Puseur Budaya Pasundan berdampak positif kepada kalangan masyarakat. Hal ini terbukti ketika digelarnya acara Seren Tahun beberapa waktu lalu, terlihat hampir seluruh komponen masyarakat dan kalangan petani timbul gairah baru untuk memperlihatkan setiap keunggulan mereka. Pernyataan ini dikatakan Kepala Bidang Kebudayaan Disbudparpora Kabupaten Sumedang, Cucu Sutaryadibrata, di ruang kerjanya, Kamis (7/5).
Menurutnya, dengan diadakannya acara seren tahun tersebut, seluruh komponen masyarakat sangat antusias dan berhasrat untuk menggali potensinya masing-masing, padahal pada saat itu peserta seren tahun dibatasi hanya 40 orang tiap kecamatan. “Tetapi, kelihatannya kewalahan akibat antusiasme masyarakatnya. Para Camat pun berpartisipasi tanpa ada paksaan. Bahkan, acara Seren Tahun ke depan direncanakan akan dimulai di tingkat kecamatan dulu sebelum ke tingkat kabupaten setiap tahunnya,” ujarnya.
“Dan ini bertujuan sebagai evaluasi pembangunan di daerah selama satu tahun. Kendala-kendala apa saja yang terjadi di daerah masing-masing selama itu, sehingga pemerintah tingkat kabupaten dapat menilai dan mencatat kemajuan daerah masing-masing,” tambahnya. Cucu pun berharap, untuk acara Seren Tahun itu tidak terlalu menjiplak seperti jaman dahulu, tetapi merupakan Seren Tahun kekinian.
Sementara, salah seorang tokoh masyarakat yang merupakan tokoh Supra Natural Sumedang, Idu Durahman, di kediamannya, Kamis (7/5) mengatakan sangat setuju dan menyambut baik dengan rencana pemerintah tersebut. Menurutnya, masyarakat sangat menunggu budaya asli Sumedang diangkat, jangan hanya musik-musik modern. “Kalau bukan kita yang mengangkat, siapa lagi? Saya bukan tidak setuju dengan seni budaya lain, tetapi khususnya budaya sunda, harus lebih diutamakan,” tuturnya dengan penuh harap. **[Asep Nandang]

Tanjungsari, Korsum

Dengan gaya bak seorang eksetor, salah seorang petugas PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Tanjungsari, belum lama ini melakukan aksi copot Meteran Listrik (KWH). Gara-garanya, sang pelanggan terlambat bayar tagihan listrik. Dengan kejadian ini, pihak PLN dinilai kasar dan tidak manusiawi memperlakukan pelanggannya.

Hal ini dirasakan Tatang Badai, warga Dusun Babakan Situ, Kecamatan Tanjungsari, pada Rabu (8/4) yang lalu. Ia mengaku sangat kecewa atas tindakan PLN yang melakukan aksi main copot serta bongkar meteran listrik begitu saja, sehingga ia harus pasrah rumahnya gelap gulita, walau ia menyadari kalau dirinya belum membayar rekening setoran listrik sebesar Rp 49 ribu, dan terlambat 3 bulan.

“Sungguh sadis tindakan PLN itu,” kata Tatang, “Bukan hanya digunting kabelnya, bahkan meteran listrik (KWH) di rumah pun dibongkar. Gara-garanya, saya belum bayar setoran listrik Rp 49 ribu, sehingga rumah saya sekarang menjadi gelap. Yang saya sesalkan dari pihak PLN, harusnya sebelum melakukan aksi mesti ada pemberitahuan dulu atau ada surat peringatan (SP) dan melakukan penyegelan, namun kenapa PLN lakukan aksi main bongkar KWH?”

“Aneh, ketika saya datang ke kantor PLN hendak membayar tunggakkan itu, ternyata harus bayar uang sebesar Rp 645,400, dengan alasan untuk Biaya Penyambungan dan uang jaminan langganan. Dengan demikian, saya menduga ini merupakan sebuah jebakan dari PLN, sebab sebelumnya tidak ada surat peringatan dulu terhadap konsumen dan PLN melakukan aksi pembongkaran KWH begitu saja. Hal itu dilakukan sepertinya agar saya membayar uang sebesar itu,” tuturnya dengan nada kesal.

Lebih jauh Tatang mengungkapkan kalau dirinya sudah 3 kali mendatangi kantor PLN dengan harapan ada kebijaksanaan, namun pihak PLN tetap keras kepala tidak mau memberikannya. “Karena orang PLN tidak kenal saya, maka tidak bijaksana. Namun, ada warga samapi 5 bulan belum bayar Listrik, tapi tidak dicabut lantaran warga itu kenal dekat dengan orang-orang PLN,” ujarnya.

Ketika hal ini akan dikonfirmasikan Korsum, Jum’at (10/4), ternyata kantor UPJ PLN Tanjungsari lenggang dan sepi, rupanya tidak ada aktivitas kegiatan. Hanya ada beberapa karyawan yang sedang asik tonton TV dalam ruangan. “Bapak kepala tidak masuk karena sekarang hari libur, tapi semalam ada ngontrol ke sini dan kalau mau ketemu hari Senin saja,” kata salah seorang karyawan yang sedang membersihkan halaman kantor. **[iyef saefudin