<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>

Kasus Haurngombong Ke Penyidikan Mabes Polri Akan Tetapkan Tersangka

Jakarta, Korsum

Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Pasar Hewan Terpadu Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, baru-baru ini secara resmi telah naik statusnya dari Penyelidikan (Lid) ke Penyidikan (Dik). Namun demikian, Mabes Polri belum menyatakan nama calon tersangkanya, dengan alasan masih menunggu hasil investigasi auditor dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang kerugian negaranya.

“Tunggu hasil audit BPKP Pusat, baru akan ditetapkan tersangkanya, sebab dalam memproses kasus itu, polisi sudah menemukan suatu tindakan melawan hukum sebagai alat bukti awal untuk terus dikembangkan. Bahkan pada saat ini proses penyidikan kasus tersebut sudah hampir finis,” kata ketua tim Penyidik Mabes Polri, AKBP Frans Tjahyono, kepada Korsum usai konsultasi dan koordinasi P-19 (Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi) di ruang Direktur Penuntutan (Dir Tut) Jam Pidsus Kejagung RI, Senin (30/4). “Hitungan BPKP sudah masuk, sebentar lagi selesai, kita tunggu saja,” tambah Frans.

Dalam kasus ini lanjutnya, diduga ada keterlibatan oknum pejabat tinggi Sumedang sehingga perlu terus diperdalam. “Jika sudah cukup kuat buktinya, kita tetapkan tersangkanya, namun sementara ini, baru tiga alat bukti tindakan melawan hukum yang sudah didapatkan, sedangkan untuk peran aktor lain, masih dalam proses lanjut di penyidikan, lihat nanti hasil perkembangannya,” tegas Frans.

Dalam rencananya, seharusnya tim penyidik Mabes Polri turun ke Sumedang untuk melakukan penyitaan kembali, namun rencana itu diundur. “Sebab pada Senin ini (30/4), kami masih memeriksa Zainal Alimin dan setelah selesai nanti, mungkin kami akan meluncur ke Sumedang,” tuturnya.

Lebih jauh dikatakan Frans,  semua  saksi yang terkait dalam kasus tersebut sudah selesai diperiksa Mabes Polri termasuk seorang anggota DPRD Sumedang yang disebut sebut para saksi itu punya peran penting keterlibatannya dalam kasus tersebut. Hanya saja Mabes Polri masih terus memperdalam bukti keterlibatan pejabat tinggi Sumedang yang disebut sebut sebagai penanggungjawab kasus ini.

Ditempat terpisah, kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Sumedang, Zaenal Alimin, mengakui bahwa dirinya Senin (30/4) lalu menjalani pemeriksaan oleh Mabes Polri. “Betul saya dipanggil Mabes Polri terkait Haurngombong, bahkan Kamis (3/5) akan dipanggil kembali,” kata Zainal, kepada Korsum usai menghadiri upara Hardiknas Selasa (2/5), di Alun alun Sumedang.

BPN Akui Tidak Dilibatkan

Kasubsi Pengaturan Tanah Perintah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumedang H. Andi Sugandi, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/5), mengakui bahwa pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan lahan untuk rencana pembangunan pasar hewan terpadu Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan.

Padahal lanjut Andi, menurut aturan Kepala BPN RI nomor 3 tahun 2007, menyebutkan bahwa BPN dalam pengurusan tim P2T adalah sebagai sekretaris. Namun dalam pengadaan tanah di Desa Haurngombong tidak dilibatkan. “Beberapa hari lalu, ada dua orang petugas BPN Sumedang yang dipanggil pihak Mabes Polri untuk dimintai keterangan tentang Haurngombong tersebut,” terangnya.**[yf saefudin|Liman]  

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv