<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>

Otonomisasi PBB Tuntut Perubahan SOTK

Kota, Korsum

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan-Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak pemerintahan pusat yang dikenakan langsung kepada setiap wajib pajak.

Melalui UU Nomor 28/2009 yang mengatur kebijakan pajak daerah dengan menetapkan PBB-P2 dan BPHTB menjadi pajak kabupaten/kota, serta Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 58/2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB P2 Sebagai Pajak Daerah, paling lambat pengalihan dilakukan tanggal 1 Januari 2014.

Untuk Kabupaten Sumedang, di tahun 2012 ini masih tahap persiapan, meski secara anggaran sudah dicadangkan. Menurut Sekretaris Badan Anggaran DPRD, Nurdin Zaen, bahwa untuk tahun anggaran 2012 ini sudah dipersiapkan 1,3 miliar untuk peningkatan kapasitas bagi para operator yang akan menangani pelimpahan PBB dan BPHTB ke daerah ini, ditambah lagi sudah dipersiapkan dalam dana cadangan sebesar 6 miliar rupiah.

“Anggaran tersebut, guna mendukung program pemda dalam persiapan otonomisasi PBB, walaupun secara rinci DPRD belum mendapatkan informasi yang jelas, berapa operator yang dibutuhkan, berapa orang tim pengkaji di lapangan yang harus dipersiapkan, bagaimana kebutuhan sarana prasarananya, terus bantuan apa saja yang diberikan oleh pusat, juga hubungannya dengan persiapan lembaga pengelolanya dalam hal ini SOTK (Struktur Organisasi Tata Kerja),” tutur Nurdin.

Dimana nantinya lanjut Nurdin, untuk mengurusi pajak daerah tersebut baik PBB maupun BPHTB, dan pajak daerah lainnya, ada beberapa alternatf. “Bisa berbentuk kantor yang cukup dipimpin oleh esselon III, atau berbentuk dinas yang harus dipimpin esselon II, tergantung potensinya. Kalau berbentuk kantor, apakah setingkat kantor bisa menjalankan hingga hal teknis, atau seperti dulu lagi berupa dinas pajak,” jelasnya.

Menurut Nurdin, jika pengelolaan pajak sudah seratus persen dilimpahkan ke daerah, pengelolaan 800 ribu objek pajak yang ada di Kabupaten Sumedang ini,  tidak bisa ditangani oleh setingkat Kasubid lagi, seperti yang ada selama ini pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

“Untuk itu DPRD berperan dalam pengawasan, penganggaran, legislasi berupa ketentuan-ketentuanya, sampai mempersiapkan SOTK-nya,” pungkas Nurdin.**[Dodoy Dokkil]

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv