Ketika pusat sedang ramai meramaikan isu resufle, adakah relevansinya dengan sumedang? Tentu saja secara lansgsung tidak ada. Namun secara semangat sepertinya moment ini harus bisa kita tangkap.  Mungkin agak kurang cocok bila kita sandingkan antara Manteri dengan para kepala SKPD (Badan Dinas dan Kanor), namun seiiring dengan UU 32/2004 tentang pemerintah daerah yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada bupati, maka manteri dengan kepala SKPD sama-sama pembantu atasannya, dalam hal ini presiden dan Bupati.

Pemilihan menteri yang salah berdampak besar terhadap penurunan kualitas presiden, hal ini juga berlaku bagi Bupati, para kepala SKPD yang salah sangat berdampak bagi kesuksesan program dalam menjalankan Renstra Dinas nya.

Sekedar contoh di sumedang, Dinas Pertanian masih menunggak dengan program hilangnya 2.500 ha dampak dari jatigede, dinas kehutanan masih soal daerah kritis yang semakin bertambah, dinas koperasi yang sulit memajukan koperasinya (mati segan, hiduppun enggan), dinas investasi dengan perijinan yang tidak semakin baik dan ketidakjelasan berapa investasi yang telah ditanamkan, BLH dengan tampomas yang semakin merana, Dinas kebudayaan dan pemuda yang tidak jelas konsep tentang budayanya (masih berkutat di projek-projek fisik tanpa jelas bagaimana konsep budaya sumedangnya), Bappeda dengan giat membuat dokumen tataruang layaknya macan kertas, dan beberapa kantor yang sudah tidak layak dipertahankan.

Perlukah mereka di evaluasi? Mungkin perlu, mungkin tidak. Perlu ketika evaluasi terjadi atas komitmen yang kuat antara kepala dinas yang diganti dengan pemimpinnya, ada kesamaan tujuan untuk memperbaiki diri, dan sama-sama menjunjung tugas sebagai abdi negara. Dan tidak perlu, ketika komitmen tidak jelas antara mereka, tidak ada perubahan gaya memimpin hingga rendahnya kualitas memimpin.

Namun dari semua evaluasi tersebut, yang teramat penting, bukan evaluasi terhadap kepala dinas, badan atau kantor. Yang paling penting dan utama adalah mengevaluasi pemimpin itu sendiri, sudahkan pemimpin mempunyai visi yang jelas, Komitmen yang tinggi, dan memberi contoh baik kepada para kepada dinas/badan/kantor nya? Umpama membersihakan sebuah rumah dengan sapu, tentu saja harus diawali oleh sapu yang bersih terlebih dahulu.

Sumedang, layaknya sebuah kabupaten yang tanpa ada bantuan seorang bupati maupun para birokratpun akan berjalan dengan sendirinya, hampir tanpa ada hasil gebrakan yang memadai. APBD tetap habis oleh birokrat, nuansa korupsi masih merajalela, birokrat yang masih gemuk, struktur yang tidak efesien, korban jatigede masih banyak merasa, dan kualiatas lingkungan semakin turun. Semua itu dibiarkan menumpuk hingga semakin sulit membersihkan.

Yang terjadi adalah bupati dengan jajarannya hanya mampu mengkompilasi data, menyusun file-file, menerima surat dan membalasnya, dan setiap awal bulan menerima gaji. Tidak lebih.**