Di sebuah kajian inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Word bank beberapa waktu lalu, ada tiga wilayah yang mempunyai inovasi dalam pembangunan.  Ketiga daerah ini dianggap mempunyai hal yang berbeda dalam penanganan pembangunan di daerahnya.  Yang paling menonjol apa yang dilakuka  oleh Kab. Gorontalo, terobosan yang luar biasa.

Entah apa yang ada dibenak sang bupati, David Bobihoe Akib, begitu berani membuat terobosan yang dipastikan tidak populer, bayangkan di tangannya semua esselon 2 wajib membuat kontrak kerja dan kom itmen untuk tidak melakukan korupsi, sedangkan esselon III membuat kontrak kerja esselon II, begitu seterusnya.  Penu njukan SKPD sebagai pembina desa, hingga LSM dilibatkan secara langsung dalam pembangunan. Tidak ada kata “tidak bisa” atau “tidak tahu” untuk semua unit kerja, termasuk di luar tugasnya pun, mereka wajib melayani dan mengantarkan ke unit bersangkutan.  Kinerje di pantau per bulan, 3 bulan 6 bulan hingga tahunan,  semua terukur. Bila ada yang melanggar, dengan santai saja, sidang sebentar dan mutasi atau di pecat.

Lebih dahsyat lagi, Bupati tidak mengelola keuangan secara langsung,  semua kebijakan keuangan diserahkan ke semua unit kerja, tamu-tamu yang ingin bertemu sejauh itu urusan dinas diteruskan ke SKPD bersangkutan.  Sekolah/Cabang Dinas/Kecamatan diberi diskresi untuk mengelola keuangan sebesar Rp.500rb – Rp 5 juta, Bagian dan Kantor mempunyai wewenang untuk mengelola dana Rp. 20.000.000,- dan Badan/Dinas/Setda/Setwan berhal mengelola Rp. 50 juta hingga Rp. 500 jta. Hasilnya adalah belanja aparatur jauh lebih kecil dibandingkan dengan belanja publik, berturut sejak tahun 2006 prosentase Belanja aparatur dengan belanja langsung adalah 20:80, 11,73:88,27, 12,25:87,75, 12,05:87,95, dan 12:88%.

Tidak cukup sampai itu, pelaksanaan lelang pekerjaanpun dirombak sedemikian rupa. Tidak hanya membuat Unit Pelelangan satu pintu tetapi lebih radikal lagi dengan menggelar anwizing untuk semua pekerjaan, sedang pembukaan lelang terbuka dibuat disebuah lapang luas, termasuk menerima penawaran dari para pihak ketiga. Semua dibuat terbuka. Semua pengada barang dan jasa ( CV dan PT) secara fair bersaing.

Urusan otonomi desa? Jangan ditanya, selain mendapat  ADD 90-200 jta/desa, juga mendapat dana tabungan desa 30jt/desa, bidang ekonomi para BUMDES membuat PT. Potombulu yang khusus bergerak dalam bidang pertanian. Kenapa membuat PT? Alasannya adalah banyaknya investor yang tidak serius, warga desa menjadi pemilik perusahaan tersebut, seringkali hasil tani dipermainkan oleh tengkulak. Hasilnya? Jagung yang tadinya 700/kg menjadi 1.200/kg, menjual langsung ke produsen, hingga peternakan berkembang dengan baik. Hasil dari itu, 60% untuk desa, 20% untuk pengurus, 15% untuk kecamatan dan 5% untuk kabupaten.

Dengan cara ini, tidak adalagi kampanye ketika periode kedua masa jabatannya, bahkan sulit mencari lawan, “kampanye” nya adalah berbuat demi rakyat dari menit pertama menjabat Bupati.

Uraian itu menggambarkan contoh sebuah komitmen dan Inovasi, ditangannya Visi menjadi real, menjadi nyata, tidak hanya kencang dan bagus di atas kertas.  Itu semua harus dikemas dan dijelaskan secara gamblang oleh seorang leader, bila tidak rencana hanyalah sekumpulan kertas tanpa makna.

Bagaimana dengan sumedang? Hmmmm…**