Hingga saat ini belum ada jaminan dari mekanisme pilkada yang ada menghasilkan pejabat yang amanah, akhirnya dana belasan milyar untuk pilkada sumedang akan mubajir dengan hasil rendah tersebut, ada ekspektasi yang lebih dari warga untuk mendapatkan pemimpin yang baik, harapan itu selalu ada di benak kita.

2013 sangat singkat bagi para calon pemimpin kita, hitungan mundur sudah dimulai, para bakal calon baik yang masih malu-malu maupun terang-terangan menyatakan diri sudah kembali menyebar senyum dan kadang rasa “peduli” event kecilpun sekeas peresmian Pos Yandu sering kali disambangi.  Tentu saja arena sperti ini sangat dibutuhkan oleh maraca untuk meningkatkan citra.

Sudahkah kita beranjak dari pemilu lalu? Yaitu mempunyai pemilih yang rasional? Sulit diukur secara matematis, namun bila melihat trend dengan melihat pemilihan DPRD dan pemilihan kepala desa, kualitas pemilih yang masih mempertimbangkan uang sebagai aspek utama dalam menentukan pilihannya. Sepertinya pilkada nanti pun ada korelasi positif antara besarnya duit dengan besarnya raihan suara.

Bila ini yang terjadi, maka jangan berharap kualitas pemimpin menjadi tambah baik. Aroma transaksional (kebijakan tergantung dari berapa banyak yang dia dapat) dan aroma pemimpin juga merangkap kartel duit dipastikan terjadi.  Saat itu terjadi , kembali sumedang dalam keadaan terburuk dan menunggu untuk 5 tahun ke depan lagi.

Bisakah kondisi ini di perbaiki? Hmmm… sulit… selain soal mekanisme pilkada diatas juga rekrutmen pemimpin dari partai belum jelas, ditambah kualitas pemilih yang tidak beranjak dari pemilih “transaksional” tersebut.

Mungkin ada mekanisme yang missing dari semua ini, demokrasi yang diberikan kepada warga sebebas bebasnya ini ternyata belum siap dalam prakteknya, mungkin ada baiknya ada system jemput bola, pemimpin di seleksi terlebih dahulu oleh orang-orang yang trackrecord baik dan baru dijadikan  calon pemimpin kita.

Bila system sekarang dilakukan maka kita hanya mendapatkan pemimpin baru dengan gaya dan mind set lama.

Demokrasi dan otonomi akhirnya mendapat ujian berat.  Demokrasi diberikan kepada masyarakat yang tingkat kesejahteraan dan tingkatan pengetahuan rendah ternyata tidak menjadi baik. Proses demokrasi secara keseluruhan mendapat jalan terjal tak terkecuali sumedang.

Nama-nama yang beredar sekarang belum member “janji” perubahan itu, nama dan muka lama yang belum meberi kontribusi yang signifikan untuk sumedang, bahkan cerita miring sering kali tersemat di namanya.  Sampai disini kita berpikir mencari tokoh alternative, tokoh baru yang jauh dari intervensi, dengan trackrecord yang baik, relative bersih dan dengan energy positif yang dipancarkannya mampu menggerakan warga menjadi tambah baik.

Semoga….!