Hari itu datang juga, hari dimana banyak harapan digantungkan, hari dimana banyak orang tersenyum gembira, masa depan terbentang cerah. Itu rasa untuk teman-teman yang mendapat promosi dalam jabatan di Pemkab Sumedang, jumat, 1 juli. Setidaknya ada 4 orang yang mendapat promosi ke esselon 2, dan 19 ke esselon 3.

Namun ada juga, sebagian birokrasi hanya tersenyum kecut, hingga jam 4 sore (30 Juni) belum juga ada undangan pelantikan.  Menurut beberapa sumber, pelantikan sekarang penuh dengan nuansa menghadapi momen 2013, dan penuh dengan siasat pembersihan orang-orang Opik, Benarkah? Bila benar, artinya rotasi kali ini tidak fairplay, penuh intrik.

Kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemkab adalah pertama, tidak adanya mekanisme yang jelas dan terbuka, soal hak prerogative bupati dalam hal ini sudah clear, tanpa harus ikut campur kekuasaan “raja kecil” ini, azas keterbukaan dalam beberapa hal harus tetap terbuka dalam rotasi pejabat ini.  Dalam konteks tanggungjawab kepada publik, harus jelas, bagaimana kebijakan pemkab dalam hal rotasi pejabat. Pejabat birokrasi yang seharusnya menjadi seorang teknokrat, benarkah sudah diangkat dari teknokrat yang profesional? Teknokrat yang benar benar paham dengan hal-hal teknis?.

Soal teknokrat ini, beberapa jabatan teknis, semisal, Dinkes, Dinas pendidikan, Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, harus dan wajib dikuasai oleh orang-orang yang paham  betul tentang hal ini. Pejabat dengan Background yang jauh dari disiplin ilmu tersebut, namun tetap dipaksakan menjabat adalah sebuah jawaban bahwa rotasi tidak Fairplay.  Uraian di atas menjawab kebutuhan kompetensi dalam jabatan.

Integritas dan track record, menjadi hal utama lainnya, beberapa pejabat yag jelas-jelas tidak menunjukkan seorang pemimpin sejati, harusnya dikeluarkan dari amanah berat ini. Tidak perlu dipaksakan untuk terus menerus menjabat, seorang pejabat yang tidak bertintegritas, dimanapun menjabat pasti sifat hewani menjelma, jabatan hanya mengambil untung, dan jabatan sarana untuk mempertahankan dan mendapat jabatan lainnya.

Kedua, tidak adanya hasil evaluasi terhadap para birokrati kita, harusnya calon pejabat  mampu memaparkan tentang visi, misi dan program kerja dihadapan Bupati/wakil bupati atau tim ahli yang ditunjuk, seperti yang dilakukan oleh bupati Banyuwangi.  Setelah itu calon pejabat disodorkan satu berkas untuk siap tidak melakukan KKN dan satu berkas lainnya tentang target kinerja bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, hingga tahunan.

Mampukah Bupati/Wakil dan Sekda melakukan itu? Jawabnya Sangat mampu. Yang menjadi masalah adalah tidak ada keinginan untuk itu.

Di sebuah wilayah yang tercemar penyakit kleptokrasi, di mana atasan dan bawahan sama-sama bermental maling, sulit berharap rotasi/mutasi/promosi berdampak baik. Bila yang terjadi itu di sumedang, maka janganlah anda berharap menjadi lebih baik dengan rotasi jabatan baru ini. Lupakan saja. **