Mesranya Petty corruption & Big corruption
Dari redaksi…
Ini judul sengaja kami buat sedikit ke inggris-inggrisan, biar kelihatan sedikit keren, artinya bila kita terjemahkan secara bebas adalah “Mesranya kotupsi kecil kecilan dengan korupsi besar”. Judul ini cocok dengan situasi negeri ini terkhusus sumedang, disaat musim pengadaan barang dan jasa (PBJ) di kabupaten sumedang, nuansa KKN begitu kental.
KKN ini terjadi tentunya saja harus ada (idealnya) minimal 3 pihak yang bermain mata, oknum DPRD yang mengarah-ngarahkan (Calo anggaran), Oknum Birokrasi yang “pura-pura” menjadi panitia PBJ dengan memenangkan pihak tertentu dan Oknum Pengusaha yang mengeksekusi pekerjaan itu. Modusnya banyak terjadi, panitia yang curang dengan condong ke pihak tertentu, pengajuan lelang dibocorkan, sehingga tampak seperti transparan, hingga bermain mata dengan tim pengawas.
Pertanyaannya darimana keuntungan ketiga oknum tersebut? Gampang saja, kadang RAB dibesarkan (Mark Up) dan atau kualitas diturunkan. Soal pengawas juga dapat dibuat cingcay laaahh. Uraian diatas adalah bahasan singkat tentang Petty corruption, sebelumnya korupsi kecil-kecilan ini dikenal dulu bila pegawai membawa (baca, mencuri) kertas di kantor, sisa tinta komputer, Stepless, hingga spidol bekas ke rumahnya. Sekarang zaman sudah berubah bung!! Korupsi itu tidak masuk lagi korupsi kecil-kecilan tapi mikro corruption (meniru Dinas Koperasi yang membedakan kecil dengan Usaha Mikro).
Bila PBJ sudah diatur oleh sedikit orang, berasal dari lingkaran “gedong bodas” dan semua lini dikuasai, baik dana dari APBN (misal DPIP), APBD Provinsi hingga APBD Kabupaten Sumedang, maka ini mencerminkan sumedang sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap menuju “kabupaten pencuri” (kleptokrasi). Dimana main mata ini diketahui oleh pejabat resmi (Pemerintah dan DPRD), namun tetap diam seribu bahasa, karena mereka bagian dari itu. Tidak aneh ketika sumedang sulit beranjak dari keterpurukan, APBD yang selaly defisit (dalam pembahasan), kualitas pembangunan yang buruk, tata ruang yang tak diindahkan, hingga kualitas lingkungan yang semakin buruk.
Tidak ada yang bisa kita banggakan dari pemimpin kita bila itu memang benar terjadi. Sekali lagi, bila itu benar-benar terjadi, sumedang segera menuju ke tahap akhir, bukan sebagai kabupaten sukses tetapi menuju ke lembah kehancuran yaitu menuju “kabupaten gagal” (failed districk).
Solusinya gampang saja, beri contoh dari pemimpin, jauhkan keikutsertaan keluarga dari urusannya. Dua resep itu cukup untuk sumedang, karena kualitas mesin birokrasi tidak diragukan di sumedang, hanya tinggal contoh dari Big Boss. Mampukah menyingkirkan benalu di lingkaran Gedong bodas? Hmm… tipis harapan. Bila tetap diam, dipastikan dia bagian dari lingkaran korupsi besar-besaran itu.
Yang terjadi sekarang. oknum pegawai kecil asyik dengan korupsi kecil-kecilan, sedang oknum dengan jabatan tinggi juga asyik dengan korupsi besar-besaran, mesranya mereka…**












Jakarta Time
Selama masih ada Parpol yg memerlukan sumber dana yg tdk sedikit…..jangan harap korupsi bisa hilang dari bumi indonesia!!!
Pendapatn RSUD lebih besar dari APBD sumedang, shg RS menjadi ‘sapi perah’ dan lahan permainan pengadaan barang bagi ‘penguasa’……Ayo awasi terus KORSUM !!
buka terus lurr