<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>

ULP Hanya Soal Pindah Tempat KKN ?

Soal inovasi dan menjadi pioneer bukan masalah bagi Kab. Sumedang, kabupaten/kota lain belum menerapakn ADD bagi desa, sumedang sejak zaman Bupati Misbach sudah menerapkan, begitu juga soal  kesehatan (Puskesmas gratis, Kibbla dan Jamkesda), pendidikan (perda 3/2005) maupun soal perencanaan dan penganggaran daerah (perda 1/2007) sumedang banyak dijadikan contoh. Soal implementasi ? nanti dulu, belum kita bahas.

Terobosan terbaru selama 2 tahun terakhir ini adalah Pemkab Sumedang membuat sebuah Unit yang mandiri tentang pengadaan barang dan jasa (PBJ), landasan dibentuknya ini tentu saja untuk memperbaiki sistem yang sudah ada, dirasa kurang maka berdirilah ULP (Unit Layanan Pengadaan).

Dengan ULP, semua proses PBJ di semua SKPD di pusatkan dalam sebuah instansi, yang diberikan tugas khusus untuk menyelenggarakan PBJ yang lebih adil dan transparan.

Bulan April hingga Mei ini adalah bulannya pelelangan, sehingga tidak heran semua pihak ketiga yang memiliki  perusahaan  berbondong-bondong datang ke ULP, selain itu daftar pekerjaan yang akan dilelangkan juga sudah bisa kita akses di www.sumedangpemkab.go.id, ini sebuah langkah maju yang harus kita apresiasi.

Namun pertanyaannya adalah, sudahkah PBJ lebih baik? hmmm… nanti dulu, soal ini harus kita uraiakan satu persatu, soal keteraturan, kompetensi administrative, dan SOP relative lebih baik, namun soal dugaan aroma adanya “pengaturan” ternyata masih kental terasa.  Aroma KKN yang sering kali terdengar ketika PBJ masih dilakukan di SKPD masing-masing ternyata tercium juga di ULP. ULP masih bersifat normatif saja dan hanya menggugurkan kewajiban, sedang kualitas dari hasil pengadaan tetap saja.

Bila tabiat atau mindset yang masih lama dengan tempat dan instansi baru, beserta sistem yang dibangun setngah-setengah tentu saja sebuah kesia-siaan, hasil masih tetap buruk, ketidakpuasan dan aroma KKN masih kental terasa.

Ini tugas pemimpin kita, soal mindset adalah kadang soal ‘tauladan’ dari pemimpin, soal tabiat adalah soal ‘contoh’ dari pemimpin, terkadang dengan pemimpin yang memperlihatkan pola pikir (mindset) dan tabiat baik akan menular secara cepat ke bawahannya, sebaliknya ketika pemimpin berlaku buruk, malah menjadi bagian dari masalah tersebut, maka jangan berharap bawahannya menjadi lebih baik.

Soal PBJ, baikknya diawali dengan pembatasan keluarga sang pemimpin terlibat langsung, menahan diri untuk tidak terlibat dalam soal-saol yang sensitive seperti ikut dalam PBJ, adalah suri tauladan, melarang keluarganya ikut PBJ adalah contoh tabiat baik, dan tegas melarang terjadi KKN (dengan tidak menerima upeti contohnya) adalah Mindset yang baik. Sudahkah pemimpin kita berlaku itu? Anda lebih tau jawabannya, namun dengan melihat sepak terjang beberapa anggota keluarga pemimpin kita dalam PBJ, sepertinya jawabannya jauh dari baik.

Ironi bila ULP hanya memindahkan tempat KKN ke tempat yang lain, tidak lebih.**

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv