BOS Rawan Dikorupsi
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sedianya merupakan program pemerintah untuk meringankan beban masyarakat yang tidak mampu atas biaya pendidikan, agar program wajib belajar 9 tahun sukses, namun dalam pelaksanaannya BOS tersebut, sangatlah rawan untuk dikorupsi.
Kenapa demikian, karena transparansi pelaksanaannya hingga kini masih banyak sekolah yang menganggap sebagai sesuatu yang rahasia. Padahal peran serta masyarakat khususnya orangtua siswa sangatlah dibutuhkan, agar program BOS tidak di dominasi oleh pihak sekolah.
BOS tidak di dominasi oleh pihak sekolah.
Dilain pihak meski petunjuk teknis sudah digariskan oleh pemerintah, namun dilapangan masih banyak dana BOS yang belum tepat sasaran. Seberapa besar manfaat BOS bisa dirasakan oleh para siswa secara langsung. Dalam penyaluran dana BOS, pihak sekolah harus terbuka untuk menerima kritik dari pihak manapun. Segala yang bersifat untuk kepentingan umum harus ada pengawasan dari masyarakat.
Komite sekolah dituntut perannya sebagai lembaga pengawas dan aktif menjadi lembaga pengawas publik untuk dapat membantu mengurangi terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS dan menghasilkan penyaluran yang tepat sasaran.
Penyelewengan BOS bisa terjadi karena lemahnya kontrol dan kuatnya otoritas sekolah. Disamping itu kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan. mengelola dana BOS merupakan ujian tersendiri. Penyimpangan bisa terjadi jika pengawasannya lemah. Bahkan bisa terjadi semacam kolaborasi antara kepala sekolah dan pengawas, bahkan dengan dinas pendidikan sekali.
Pembelian Laptop salahsatunya sangat rawan untuk di mark up, bisa juga kongkalikong antara oknum disdik dengan pengusaha. Karena kenyataannya sekolah merasa keberatan, karena harga yang mahal bahkan masih banyak pula kebutuhan yang lebih prioritas dibandingkan membeli laptop, karena rata-rata sekolah sudah memiliki perangkat komputer.
Jakarta Time