Dalam beberapa diskusi formal maupun informal, penyebab utama APBD selalu minim dialokasikan kepada sector publik adalah soal terlalu besarnya alokasi untuk birokrat, sampai saat ini tidak kurang 75% APBD habis  untuk birokrat (Gaji dan tunjangan lainnya).  Untuk menjadi tahu saja, tahun 2011 sekarang tidak kurang 1,1 Trilyun APBD kita, artinya tidak kurang 750 Milyar untuk birokrat selama setahun!!

Adanya wacana muncul angka kebutuhan 2.887 orang kebutuhan PNS untuk tahun 2011, fakta bahwa adanya paradok, antara kesimpulan diatas dengan sikap yang diambil oleh pemkab.  Ini tentu saja sebuah fenomena yang menarik untuk kita perbincangkan.

Dalam kunjungan Pemkab Sumedang ke Jembrana, Bupati Jembrana sudah berani menyimpulkan bahwa sumedang bermasalah dengan terlalu banyaknya birokrat.  Jembrana sekarang hanya menyedot 40% dari APBD, bandingkan dengan kita. Beuh!! malu terasa. Kunjungan kerja yang hanya untuk mendengarkan Bupati jembrana mempermalukan kita, tanpa kita tidak mampu untuk mengikuti sarannya.  Saran dari depdari sudah jelas, lakukan efesiensi, bila perlu Zero atae minum growth untuk PNS.

Pertama, hitung-hitungan sehingga muncul angka itu perlu kita perdebatkan, beberapa surat kabar termasuk Korsum pernah memberitakan banyaknya dinas/badan/kantor yang hanya dihuni oleh 10-15% saja dari total staf yang ada, contohnya di Dishub, kita sulit mengetahui kapan jam kantor dinas tersebut, karena setiap Korsum menyambangi Dishub selalu dalam keadaan minim staf, bila tidak mau dikatakan kosong.  Bila ingin mengkonfrimasi berita, selalu tertuju pada kepala dinas, yang tentu saja kepala dinasnya pun tidak hadir di tempat.  Dishub yang terkesan tertutup ini menjadi contoh belum adanya perbaikan kinerja birokrat.

Kedua, belum kita selesai menghitung berapa kebutuhan real kita tentang PNS untuk efektifitas Birokrat, juga belum jelas Job Desk setiap birokrat lalu muncul kebutuhan ini.  Kita bermasalah dengan perhitungan kebutuhan ini, sehingga ada kantor yang banyak nganggur daripada kerjanya.  Sehingga muncul angka ini menjadi ciri betapa rakusnya dan tidak teraturnya birokrat kita ini.

Ketiga, masalah banyaknya sukwan dadakan, paska PP 48/2005 belum pernah ditaati, ada 7000 lebih semenjak Sanusi Mawi menjabat BKD, surat dari setda untukn menghentikan penerimaan sukwan dianggap angin lalu. Ini masalah klasik yang belum bisa diselesaikan. Soal klasik namun mudah. Hanya butuh ketegasan dan konsistensi Leader baik oleh Sekda maupun oleh Bupati. Ketegasan dan konsistensi yang sulit kita dapat.

Tolong beri kami beri pemahaman, bila pemkab sudah paham penyakit kita adalah terlalu banyaknya birokrat, dan mereka paham juga bagaimana menuntaskan itu yaitu jangan ada penerimaan PNS, bahkan bila perlu kurangi PNS.  Lalu pemkab tidak bisa melakukan itu. Sekali lagi tolong beri kami beri pemahaman tentang itu, karena menurut kami bila itu yang terjadi, ini fakta bahwa pemkab lemah, tidak mampu menerapkan eksekusi, tidak peduli apakah itu membebani uang Negara atau tidak. Jadilah kita sebagai pemkab yang bebal. Bebal tidak mau menerima saran dari warganya. **