Sekilas tidak ada yang salah dalam pergantian pejabat structural, namun bila terlalu sering berganti, tanpa mekanisme yang jelas yang hanya bersandar terhadap hak prerogative Bupati pergantian strktural jabatan menjadi hal dapat di tafsirkan liar.

Mekanisme tidak jelas bisa kita lihat dari momentum pergantian yang kadang-kadang tidak tepat waktu, contohnya pada bulan maret atau april setiap tahunnya, di saat yang sama pada bulan tersebut penunjukkan dari Bupati untuk pada panitia pengadaan dan pengurusan administrasi lainnya juga sedang dikebut oleh pemkab sumedang.  Sehingga teman-teman birokrat banyak yang berpikir menunggu keputusan structural sebelum mengambil keputusan yang bersifat strategis.

Sekali lagi Tour Of Duty adalah hal wajar dari sebuah jabatan, manfaat dari rotasi jabatan ini selain untuk menyegarkan motipasi kerja, memperkercil peluang korupsi, meningkatkan karir juga dalam rangka memberikan ruang kepada birokrat untuk penambahan kapasitas birokrat di tempat yang berbeda.  Namun tentu saja pergantian yang terlalu cepat, dan tidak adanya statement dari bupati untuk menjawab desas desus pergantian pejabat ini membuat resah para pejabat kita, harusnya bupati tampil dan memberikan pernyataan bahwa ADA dan TIDAK ADA pergantian pejabat structural, bukan dibiarkan menjadi bola liar yang ujung-ujungnya mengganggu ritme kerja.

Awal tahun sekarang tidak hanya diramaikan oleh pergantian esselon IIb, setingkat kepala dinas, badan dan asisten daerah, juga isu pergantian jabatan esselon IIa, setingkat Sekda juga mulai ramai dibicarakan.  Ini hangat untuk dibicarakan, bahkan walau ini jabatan birokrat tidak salah bila diperbincangkan  lebih serius, seiring era otonomi daerah jabatan ini hampir dipastikan berasal dari pejabat yang berasal dari sumedang.  Jabatan sekda akan dipilih dari sederet esselon IIb sekarang, yang tentu saja perlu diputuskan secara arif dan bijaksana.

Ungkapan  bahwa birokrat sekarang lebih politik dari para politik, dilapangan terbukti, bagaimana tidak naik tidaknya seorang pejabat kadang lebih kerasa bukan soal kapasitas, DUK atau penilaian pimpinan, tetapi lebih terasa bahwa naik tidaknya seseorang tergantung dekat tidaknya dengan pusat kekuasaan.  Bahkan hasil feet and profer test pun tak berguna, menurut salah seorang pejabat, sekali lagi hasil tersebut akhirnya diputuskan oleh dekat dan tidaknya kepada pusat kekuasaan.

Isu paling hangat lainnya adalah soal “tarif”, tarif ke esselon IV, III, II berbeda tergangtung basah dan keringnya jabatan tersebut, menurut beberapa sumber kisaran itu antara 15 hingga ratusan juta, benarkah ini? seperti biasa sulit untuk dibuktikan, namun kita berharap praktek-praktek barbar, prmitif ini tidak dilakukan.  Tentu saja, jabatan yang didapat dari hasil suap, akan menghasilkan kualitas pimpinan yang bermental rente, yaitu bagaimana mengembalikan modal tanpa peduli dengan pelayanan terhadap publik.**