Sudah dipastikan teman-teman birokrat di dishut tidak paham akan filosofi digulirkan oleh pemprov program Kebun Bibit Rakyat (KBR), dugaan praktek illegal yang ditemukan dalam edisi 196 minggu kemarin, menegaskan Dishut bukan lagi sebagai dinas yang seharusnya menjadi institusi terdepan dalam memelihara hutan, justru malah menjadi salah satu bagian masalah bidang kehutanan.

Sepertinya ada atau tidak ada dishut, tidak berpengaruh terhadap penanganan lahan krisis di sumedang, euphoria penanaman bibit kayu-kayuan di masyarakat tidak berbanding lurus dengan sikap dinas kehutanan yang masih berlaku koruptif, setidaknya dari mulai program DAS Citarik hingga yang terakhir KBR nuansa koruptif itu masih kental terasa.

Praktek beberapa oknum pejabat yang mengikuti lelang melalui perusahaan lain, membuat manipulasi pembibitan hingga praktek-praktek koruptif cerdas lainnya yang ujung-ujungnya bermuara dari rendahnya moral oknum tersebut.  Prilaku birokrat yang tamak dan serakah, merangkap pemain dengan wasit tentu saja ini praktek melacurkan diri.

Bidang kehutanan adalah bidang yang cukup dimanja oleh pemerintah pusat maupun provinsi, dari era Presiden Megawati sekitar 2003 digulirkan program berkaitan penanaman kehutanan ini, 8 tahun yang lalu hingga saat ini penanaman tidak pernah berhenti, logikanya hingga saat ini sudah berjalan 8 tahun, untuk tanaman sengon, suren, atau tanaman mahoni harunys sudah panen, tetapi justru yang terjadi tak tau rimbanya, istilahnya semua tidak terdeteksi, hidupkah atau justru sudah sejak lama mati. Logika penulis, program tersebut banyak gagal, factor utamanya adalah selama bertahun-tahun  kedatangan bibit selalu tidak tepat waktu, sesaat akan kemarau baru bibit dibagikan, dan ini perlakuan salah yang berulang-ulang terjadi.  Menanam kayu hanya untuk dipanggang oleh terik matahari.

Anehnya negeri ini, gebyar hanya ramai untuk penanaman, sedang pemeliharaan hingga Gebyar pemanenan dari hasil tersebut tidak pernah terdengar, luasan lahan kritsi 2004 sebesar 19.000 ha dari tahun ke tahun hanya turun beberapa digit, sulit untuk turun atau justru memang dipermainkan untuk tidak diturunkan secara signifikan? penulis tidak yakin data lahan kritis tersebut selalu di up date,  dishut hanya melihat penurunan lahan kritis dari dari program pemerintah, upaya untuk menurunkan luasan lahan kritis dengan cara menumbuhkan kesadaran masyarkat untuk menanam secara swadaya tidak atau kurang dilakukan, sekali lagi, oknum dishut sibuk memperkaya sendiri dengan mengutak atik program dari pemerintah, tentu saja motipasinya adalah memperkaya diri sendiri.

Melihat praktek ini, KBR atau program lainnyapun akan bernasib sama sejauh belum ada perubahan paradigma dan perubahan sikap.  Tentang pengetahuan dan pemahaman terkait kehutanan tidak ada yang meragukan, mereka digaji untuk itu, namun soal moral dan sikap menjadi sebuah pertanyaan dengan tanda tanya yang besar. Dengan   dugaan itu, penulis tidak yakin program KBR senilai 1 Milyar lebih akan berhasil, tahun 2011 inipun dengan jatah 25 KBR diprediksi akan bernasib sama sejauh kedua hal itu tidak berubah.

Akhirnya KBR, bukan lagi Kebun Bibit Rakyat, tetapi sudah menjadi “Kebun Bibit bi-Rokyat”.  Lucu.**