Oleh :  Zeni Bima

Negara hadir untuk mewuudkan cita-cita kolektif warganya, yaitu kesejahteraan.  Untuk memwujudkan itu Negara membuat aturan-aturan yang berguna untuk memaksa warga berbuat menghargai sesama, tanpa aturan terbayang si kaya memakan si miskin dan yang paling berkuasa menindas yang lemah. Aturan hadir untuk melindungi kaum lemah ini.  Aturan juga dibuat untuk memberikan ruang khususnya bagi si miskin untuk dapat mendapatkan kesempatan yang sama, ruang lah yag sebenarnya sibutuhkan rakyat, ruang yang lebih ramah, aman, mudah, murah, dan ruang lainnya yang melancarkan tujuan warga untuk mewujudkan kesejahteraan.

Negara juga wajib untuk berpihak, tidak bisa berifat netral, berpihak pada si miskin, berpihak pada yang lemah, dan berpihak untuk kepeningan yang lebih luas.

Untuk mewujudkan ini semua Negara bisa menggali potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia dari berbagai tingkatan serta meminta jasa pelayannya kepada rakyatnya berupa pajak dan atau retribusi yang tentu saja akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan.

Bila dikaitkan dengan kebijakan kab. sumedang dengan banyak aturannya ternyata paradok, contoh paling hangat hadirnya perbud tentang tarif PDAM, Eksplorasi gas di 3 kecamatan, korupsi beberapa oknum pejabat, eksploitasi gunung tampomas, dan kerusakan lingkungan adalah bukti nyata pemkab tidak bisa melinungi warganya, aturan yang ada ternyata tumpul dah lebih ekstrim lagi membuat aturan “jadi-jadian” seperti perbup kenaikan tarif PDAM, tarif mencekik warga dengan tidak mengindahkan aturan dan keberatan warga, sungguh ironis.

Penegakan hukum yang bagaikan menegakkan benang basah tentu saja akan terjadi, bila si penegaknya juga terlibat, bagaimana kita mau membersikan isi rumah, bila penghuni rumah tu sendiri ternyata tidak sadar akan kebersihan, sehingga rumah itu kotor dan kotor kembali, pembersihan perlu diawali dari penghuni rumah ini yang harusnya jadi bidikan kita.  Membangun kesadaran dan menjadikan kesedaran itu menjadi sebuah sikap adalah proses advokasi yang berhasil mencapai puncaknya.  Teriakan dari luar pagar mungkin hanya ditanggapi sementara saja, bila tidak diimbangi oleh kesadaran penghuni rumah, yaitu Pemerintah yang mengendalikan Negara ini.

Kondisi yang lebih parah lagi bila terjadi konspirasi antara penyelenggara pemerintah dengan pelaku kejahatan, mereka meresa terlindungi karena aparat mendukungnya, bila hal ini terjadi maka ini yang disebut pemerintah bertemperamen mafia, gejolak di berbagai Negara baru-baru ini dipicu oleh perbuatan aparat yang menjadikan negaranya untuk berkongkalikong dengan penjahat dan memperkaya sendiri.

Bagaimana dengan sumedang, sudahkan penyelenggara pemerintah kita bermain mata dengan penjahat? hanya mereka dan Tuhan yang tahu.  Namun bila itu terjadi di sumedang, maka jangan harap sumedang berubah ke arah lebih baik, indikasi ke arah itu sudah tampak, dimulai dari penegakaan aturan yang tumpul, keterlibatan kerabat penguasa di berbagai proyek, KKN dimana-mana, penerimaan sukwan secara brutal, APBD yang lebih berat ke aparat, jamkesmas yang terbatas, raskin yang selalu kurang, dan banyak lagi yang memperlihatkan Negara tidak berlaku sebagai Negara. Kita rindu kehadiran Negara…**