<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>

Negosiasi Ganti Rugi Jatigede Temui Jalan Buntu

Jatinunggal, Korsum

Negosiasi ganti rugi jalan lingkar proyek Jatigede di dua desa Kecamatan Jatinunggal, Selasa (28/9), berjalan alot. Meski terjadi penurunan harga dari pihak masyarakat, namun pihak panitia P2T tak merespons dan ‘keukeuh’ pada harga patokannya. Sehingga, musyawarah itu menemui jalan buntu karena harga yang ditawarkan masyarakat itu dinilai oleh panitia terlalu tinggi. Akhirnya, musyawarah tersebut bubar dan tak mendapatkan hasil.

Wakil masyarakat Dusun Sukamukti, Desa Sarimekar, di awal menyodorkan harga Rp 14 juta per bata untuk lahan pemukiman, Rp 5 juta sawah, dan Rp 4 juta per bata untuk tanah darat, namun pihak panita menawar jauh lebih rendah. Harga penawaran terakhir dari panitia adalah Rp 1,9 juta untuk harga lahan pemukiman, Rp 1,5 juta sawah, dan Rp 1,35 juta untuk tanah darat. Masyarakat langsung merespons dengan guyonan dan ketawaan, hingga negosiasi berjalan buntu.

Lain hal dengan wakil masyarakat Dusun Cibala dan Dusun Kebonwaru, mereka menyodorkan harga awal Rp 4 juta per bata untuk lahan pemukiman, Rp3,5 juta sawah, dan Rp 3 juta untuk tanah darat. Namun, harga tersebut tidak direspons panitia meski sempat terjadi penurun harga dari masyarakat, yakni Rp 2,5 juta per bata untuk lahan pemukiman, Rp 2,25 juta sawah, dan Rp 2 juta untuk tanah darat. Akhirnya, musyawarah ditunda karena pihak panitia P2T tidak dapat memutuskan.  “Kami akan melakukan koordinasi dahulu dengan pimpinan di atas,” kata salah satu dari panitia.

Di Desa Sirnasari, Kecamatan Jatinunggal, dalam musyawarah ganti rugi tersebut pihak panitia (P2T) dibikin lebih tercengang dengan harga yang disodorkan masyarakat, sebab harga itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Desa Sarimekar. Bahkan, panitia menganggap bahwa harga tersebut meleset dari kajian dan diduga ada kesalahan dari tim survei sebelumnya.

Dalam musyawarah itu, wakil masyarakat menyodorkan harga Rp 1,5 juta per meter untuk lahan pemukiman, Rp 1,2 juta per meter sawah, dan Rp 1 juta per meter untuk tanah darat, sedangkan jika dihitung per bata yakni Rp 21 juta untuk lahan pemukiman, Rp 16,8 juta sawah, dan Rp 14 juta perbata untuk darat. Namun, harga itu tidak direspons panitia dengan alasan akan klarifikasi dulu dengan atasannya.

P2T Akan Berhadapan Dengan KPK

Menurut keterangan BPN, harga dalam ganti rugi Jatigede ditetapkan berdasarkan tiga unsur harga, yakni harga pasaran, harga NJOP yang ditetapkan Dinas Pajak, dan harga hasil survei PT. Sukopindo. Harga tersebut dituangkan dalam SK Bupati.

Namun, lanjutnya, apabila masyarakat menuntut melebihi harga yang sudah ditetapkan, dan jika panitia (P2T) mengabulkan tuntutan itu, maka panitia tersebut akan menghadapi pemeriksaan KPK karena dianggap terjadi mark-up atau korupsi. Dan, jika terjadi dead lock, maka uang masyarakat akan dititipkan di Pengadilan, atau diusulkan ke Presiden untuk pencabutan hak, namun tetap diganti rugi.

“Menurut UUD 45 Pasal 33, bahwa bumi, air, dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum, sedangkan dalam UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, mengatakan bahwa tanah maupun sosial atas tanah itu bisa diambil oleh negara dengan cara pembebasan atau pencabutan,” tandasnya. **[yf saefudin]

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv