Ganti Rugi Jatigede Tak Dibayar? “Harga Mati, Siap Jihad Fisabilillah”
Darmaraja, Korsum
Rupanya sudah menjadi harga mati bagi warga genangan Waduk Jatigede, jika perjuangan mereka dalam menuntut ganti rugi mentok alias tidak dibayar, maka mereka siap jihad Fisabilillah hingga tetes darah penghabisan. Rencananya, masyarakat OTD (Orang Terkena Dampak) akan menduduki proyek serta mengusir bangsa Cina di jatigede, dan memaksa minta dibatalkan. Sebab, adanya waduk itu banyak menyengsarakan, ketimbang menguntungkan.
“Jika pemerintah tidak mau menyelesaikan dampak sosial warga genangan, maka hentikan dan batalkan proyek Jatigede!” demikian seruan Djaya Albani yang mengaku tim kuasa masyarakat serta pemerhati proyek Waduk Jatigede pada acara Koordinasi Menyamakan Persepsi dalam Konsorsium, yang terdiri dari para kades, tokoh masyarakat, serta beberapa LSM, yang diadakan di kantor Desa Leuwihideung, Kecamatan Darmaraja, Kamis (5/8).
Dikatakan, permasalahan ganti rugi Jatigede sejak tahun 1976-1984 hingga kini masih terkatung-katung belum terselesaikan, di mana sekitar 40 persen lahan, tegakan, serta bangunan di atasnya, yang merupakan milik warga, belum dibayar. Sehingga, di antara warga OTD terjadi kecemburuan sosial yang menjadi gejolak sekarang ini. Mereka menuntut keadilan. “Pemerintah sudah melakukan kesalahan sistem dengan cara memilah-milah pembayaran. Lagi pula, mengapa pemerintah mendahulukan Perhutani sementara pembayaran lahan hak masyarakat OTD hingga kini dibiarkan terkatung-katung tidak menentu dan tidak ada kepastian? Lalu sampai kapan pemerintah itu akan adil?” paparnya dengan nada kesal.
Di tempat yang sama, salah seorang anggota konsorsium, Maryadini, mengatakan bahwa hingga kini pihaknya terus menekan pihak pemerintah agar permasalah Jatigede segera dituntaskan dengan memberikan hak-hak masyarakat sesuai dengan aturan. “Kami berjuang melalui tatanan dialog, namun jika gagal maka bola panas ini akan digulirkan lagi kepada masyarakat,” ujarnya.
Kata yang sama disampaikan Kades Leuwihideung, Amid, bahwa penggantian ganti rugi Jatigede tersebut minta segera dituntaskan. Sebab, banyak lahan warga sudah didata namun belum dibayar. “Acara ini digelar bertujuan menyatukan persepsi untuk perjuangan ke depannya,” ujarnya.
Kapolsek Darmaraja, Kompol Nana Sumarna, dalam sambutannya menegaskan bahwa pihaknya mendukung perjuangan masyarakat asalkan perjuangan itu murni, tidak hanya mencari keuntungan semata atau dimanfaatkan oleh pihak tertentu. “Masyarakat tidak boleh bersifat anarki yang nantinya berbenturan dengan hukum sehingga memaksa pihak Polisi harus bertindak tegas. Sebab, kami punya masyarakat, tidak mau ada yang berurusan dengan hukum,” tegas Kapolsek. **[yf saefudin/heri ojos]
Jakarta Time
rakyat deui nu jadi korban…. capek dech!!!!
Assalamualaikum para pejabat sumedang.
Saya selaku warga SUMEDANG Tidak terima kenapa pembayaran ganti rugi di sumedang terhambat?
tolong di jelaskan dengan benar.
Kenapa di sumedang banyak sekali bermunculan RUMAH KOSONG.
KARENA, WAJARLAH PAK PEJABAT KARENA ITU TANDA WARGA SUMEDANG TIDAK TERIMA TANAHNYA DI GUSUR.SIAPA YANG TERIMA DAERAH TANAH KELAHIRANNYA DI GUSSUR SAMPAI KE KUBURAN-KUBURAN.
Ada kewajaran warga sumedang mendirikan rumah-rumah, ya senantiasa untuk menambah-nambah untuk pindah cari lahan dan rumah baru.
sebenarnya ga iklas di usir tapi demi NEGARA MAKMUR WARGA SUMEDANG MENGIKLASKANYA.
JAUHLAH dibandingkan dengan pejabat yang kerupsi. jauh sekali.
Saya merasa diacak-acak sama pemerintah sendiri.
kalau memang mau jadi, jadikan.
kalau memang tidak jadi suruh pulang para kuli cina.
apa perlu saya yang ngusir.
Yth wakil gubernur, Bp DEDE YUSUP,
Tolong di bantulah urusin pemerintahan SUMEDANG. sepertinya pemerintah sumedang tidak bisa ngurusin.
bila perlu suruh turun para pejabat yang kerupsi dan tidak becus ngurusin masalah seperti ini.
Hatur nuhun Pa DEDE YUSUP.
Wasalam/
Warga sumedang
HIDUP KOTA SUMEDANG
Mari kita kibarkan bendera setengah tiang untuk mengenang tragedi “genosida psikis lahir batin”. 46 tahun sudah kami anak – anak Korban Jatigede tidak memilikj kepastian hidup! Bertahun – tahun hidup di bawah lampu minyak yang mengeluarkan asap hitam menusuk hidung. Tentu ini terjadi dimasa kemerdekaan (katanya!). Hari – hari dilalui dengan penuh keputus asaan. Jangan tanya air mata semuanya telah lama habis menyatu dengan desir air Sungai Cimanuk. Sawah dan ladang kami tak ubanya seperti batang – batang rokok keretek yang harganya sama. (Bayangkan Rp. 500,- / Bata atau Rp. 500,- / 14 meter persegi. pembayaran ganti rugi 1984 /1986) Sebuah REZIM diktaktor Orde Baru telah membumi hanguskan Semangat Perjuangan dan kini orang tua kami telah terbujur kaku ditanah kelahirannya sendiri sebagai mayat yang tak lagi memiliki air mata! Dan tentu siapa yang berani berteriak OTOMATIS dicapa sebagai PKI! lalu siapa sesungguhnya PKI? dan sampai saat ini kepastian tentang Penyelesaian Dampak Sosiual Jatigede masih tidak menentu. Entah sampai kapan….. dan tentunya demi kepentingan Bangsa Asing dan Investor tentu Rakyat Jatigede HARUS DIKORBANKAN! Kalaulah PEMERINTAH MASIH PUNYA HATI NURANI,TOLONG SELESAIKAN DAMPAK SOSIAL JATIGEDE SEEECEEEPAAAATNYAAAAA…!!!!!!!