Kota, Korsum

Setelah banyaknya kritikan dari masyarakat salahsatunya LSM GMBI yang mempertanyakan output dari hasil jalan-jalan (Studi banding, red) para anggota dewan yang menghabiskan uang rakyat seperti disampaikan Toni Tarsono Ketua Distrik GMBI kabupaten Sumedang ketika melakukan audensi di tengah unjuk rasanya pada Senin lalu (9/8) di gedung DPRD. Ketua DPRD kabupaten Sumedang Yaya Widarya mengatakan bahwa kini saatnya DPRD fokus kepada penuntasan beberapa agenda persidangan yang sedang dihadapi, ujarnya menjawab pertanyaan korsum usai memimpin rapat paripurna DPRD pada penyampaian pandangan umum fraksi terhadap 4 buah Raperda Kamis (12/8).

Bahkan Ketua DPRD menolak jika studi banding disebut jalan-jalan, karena menurutnya studi banding tersebut sudah diagendakan sebelumnya. Selain itu jelas maksud dan tujuannya termasuk ada surat perintahnya (SP).”Kecuali di luar SP, itu bukan tanggungjawab kami”, katanya.

Namun demikian lanjutnya,”Saat ini DPRD akan fokus pada beberapa agenda seperti pembahasan KUA/PPAS 2011, Perubahan APBD, dan pembahasan beberapa Rancangan peraturan daerah. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri manakala dalam pembahasan Raperda nantinya dibutuhkan tambahan informasi dan pengetahuan dari luar daerah yang sudah lebih dulu melakukannya, hal tersebut bisa dijadikan penunjang bagi optimalnya sebuah Perda untuk kepentingan masyarakat, namun demikian kami akan berusaha meminimalisirnya”, katanya.

DPRD kabupaten Sumedang periode ini sudah melakukan studi banding ke beberapa daerah antaralain; ke Jembrana Bali studi banding tentang jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda), ke Solo salsatunya studi banding revitalisasi pasar, ke Provinsi Sumatera Utara tentang LKPJ, kabupaten Serang provinsi Banten studi banding pengelolaan zakat, kepulauan Batam, dll.

Sehingga menurut Cecep JK Sekretaris Forum kajian Strategis Kebijakan daerah (FKSKD) seharusnya hasil “Jalan-jalan” itu mesti dilaporkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi . Selain banyak jalan-jalan lanjutnya,”Kinerja legislatif saat ini masih terlihat semrawut, yang disebabkan oleh performance anggota legislatif yang minimalis, miskin gagasan dan terbelenggu oleh hal-hal yang bersifat pragmatis”, katanya (13/8) di sekretariatnya.**[Dodoy Dokkil]