<div style="background-color: none transparent;"><a href="http://www.rsspump.com/?web_widget/rss_ticker/news_widget" title="News Widget">News Widget</a></div>

Perda Perencanaan Dan Penganggaran Dilirik Pemkot Pare-pare

Foto HLKota, Korsum

Perda Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang, yang di dalamnya berisi tentang prosedur penyelenggaraan Musrenbang, Pagu Indikatif kewilayahan (PIK), dan Forum Delegasi Musrenbang (FDM), merupakan Perda best practice yang dapat dijadikan contoh oleh daerah lain. Disebut best practice karena sudah 3 tahun  berturut Perda ini digunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses perencanaan dan penganggaran daerah (PPD) di Kabupaten Sumedang dan terbukti PPD Sumedang berjalan dengan sangat baik dan berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sehingga, Perda ini memang layak dijadikan contoh.

Salah satu yang tertarik mencontoh Perda ini adalah Pemerintah Kota Pare-pare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Selasa (29/12), Pemkot Pare-pare sengaja datang ke Sumedang untuk studi banding. Menurut salah satu dari tiga peserta kunjungan tersebut, Abdullah B., selaku Kabid Sosbud Pemkot Pare-pare, didampingi Ketua P3ML, Nandang Suherman, selaku penggagas kunjungan tersebut, di ruang Bappeda Sumedang, mengatakan bahwa dipilihnya Sumedang sebagai tempat kunjungan studi banding karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang telah lebih dulu memberlakukan Perda tentang perencanaan penganggaran.

Ditambahkannya pula bahwa kedatangannya ke Sumedang adalah dalam rangka mengawali studi banding yang akan dilakukan oleh Pansus DPRD Kota Pare-pare ke Sumedang. “Pemkot Pare-pare saat ini telah menyerahkan rancangan Perda Kota Pare-pare tentang perencanaan dan penganggaran berbasis masyarakat ke DPRD Kota Pare-pare untuk dibahas bersama-sama,” ujarnya. Di Pare-pare sendiri, menurut Abdullah, kegiatan Musrenbang biasa dilakukan, namun hal yang terkait PIK maupun FDM merupakan wacana baru.

Di sisi lain, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Sumedang, Rahmat Juliadi, mengatakan bahwa Perda tersebut merupakan Perda inisiatif DPRD yang didukung oleh steakholders lain termasuk LSM dan Konsultan. “Sehingga, Perda No.1 tahun 2007 ini menjadi perda yang aspiratif, namun memang dari tataran aplikatifnya selama ini perlu dievaluasi,” ujarnya saat menerima kunjungan delegasi Pemkot Pare-pare tersebut di ruang Komisi A.

Hal senada dikatakan Nandang Suherman, yang juga selaku penggagas Perda tersebut, bahwa secara subtantif Perda ini sudah bagus, tinggal implementasinya yang harus ditingkatkan. “Sebab, Perda inipun sebagiannya kini diadopsi ke dalam revisi Undang Undang 32 tahun 2004,” terangnya.

Berdasarkan penuturan Abdullah kepada Korsum, Pemkot Pare-pare dengan jumlah penduduk sekitar 120 ribuan mempunyai APBD lebih dari 500 milyar. Sedangkan, belanja langsungnya lebih dari 50 persen dari total APBD tersebut. **[Dodoy Dokkil]

Be Sociable, Share!

2 Responses to Perda Perencanaan Dan Penganggaran Dilirik Pemkot Pare-pare

  1. Ir. Dodo Supiadi says:

    Sebagai warga Indonesia asli kelahiran Sumedang saya BANGGA. Eh… ngomong-ngomong Pemkab Sumedang dapat Royalti nggak?

  2. yana says:

    Yth. Bapak Kabid Pemsos, kami mohon dapat dikirimi perda perencanaan dan penganggaran daerah Kabupaten Sumedang.

    Terima-kasih sebelumnya.

    Yana – Bappeda Kabupaten Semarang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to toyota suv, infiniti suv and lexus suv