Sumedang Hampir Bangkrut
Kota, Korsum
Ratusan massa yang tergabung dalam Sumedang Crisis Center Comitte (SCCC) berunjuk rasa di gedung Kejaksaan Negeri Sumedang dan Gedung DPRD Kabupaten Sumedang Senin (10/8). Aksi massa yang terdiri dari beberapa elemen tersebut diantaranya GMBI, FDA, Korp Mubaligin, Kompak, Komunitas Pasar, Komunitas Jalanan, Masyarakat Tampomas, FPI dan berbagai elemen masyarakat lainnya, menuntut para penegak hukum dan DPRD untuk berkomitmen memberantas korupsi dan mengusut tuntas kasus-kasus yang merugikan negera.
Yang menjadi item tuntutan mereka adalah terdiri dari empat item yaitu Berantas Korupsi yang diantaranya tentang pos bantuan propinsi tahun 2008, bansos kabupaten, Singkup, GOR Tajimalela, Rehab Gedung Negara, Pacuan Kuda, RIPP, Sukwan Siluman, DAK Pendidikan, Lahan Terminal Wado, Waduk Jatigede, Gendereh, KUT, Dana Reklamasi Galian C, Uang kadeudeuh Pensiuanan 2006, Buoer Pasirpadang dan PPK-IPM, rute yang ditempuh star dari Kantor Kejaksaan Baru di jalan Parigi lalu menuju gedung DPRD Kabupaten Sumedang.
Tuntutan yang kedua adalah reformasi birokrasi, dengan permintaan restrukturisasi Birokrasi, Jual beli jabatan, Penempatan Pejabat yang Profesional, dan Reformasi PDAM.
Tuntutan yang ketiga adalah mereka para demonstran menuntut APBD yang pro rakyat, dan tidak meminjam, tuntutan ini yaitu pemenuhan kebutuhan dasar warga, kesehatan gratis, pendidikan gratis, dan kurangi belanja fasilitas aparatur. Sedang tuntutan mereka yang terakhir adalah menuntut pemerintah agar berkebijakan populis yang berpihak pada pasar tradisional, UKM dan Petani.
Ketua Koordinator aksi Djadjat Sudradjat mengatakan aksi ini murni gerakan masyarakat dan tidak ditumpangi oleh kepentingan politik lain, sedangkan menurut Nandang Suherman dalam orasinya mengatakan Sumedang hampir bangkrut, kalau dilihat dari manajemen perusahaan, karena menurutnya defisit anggaran tahun 2009 dan pemda Sumedang mengajukan Pinjaman sebesar Rp. 28 milyar adalah merupakan bukti ancaman kebangkrutan dari ketidak mampuan pemerintah sekarang dalam mengelola keuangan daerah.
Sedangkan Toni Ketua Umum Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kabupaten Sumedang ketika berdialog dengan Kejaksaan Negeri Sumedang mempertanyakan kasus-kasus tentang pos bantuan tahun 2008 yang dinilai banyak fiktif.
Kejaksaan Negeri Sumedang yang diwakili oleh Sarta dari Kasi Pidum dan Eman Suherman menjelaskan bahwa kasus Pos Bantuan ada 4 kasus dan diantaranya satu kasus sedang dalam tahap penuntutan.
Sementara itu di Gedung DPRD mereka diterima oleh Jajaran DPRD Kabupaten Sumedang yaitu, Ketua DPRD Drs. Ismet Suparmat, wakil ketua Doni Ahmad Munir, Agus Welianto dan dari beberapa Fraksi di DPRD, dan terakhir dengan penandatanganan kontrak politik dan akan dijadikan memori untuk diserahkan kepada anggota DPRD baru, karena melihat pada sisi waktu yang tinggal dua hari lagi. **[mako]
Jakarta Time
kalau koran sumedang bikin beritanya seperti itu, saya rasa tidak pas bahkan seakan-akan menyembunyikan sebagian berita. karena setahu saya yang juga ikut kegiatan tersebut. PAN ikut didalamnya apakah itu mengatasnamakan partai atau perorangan kalau tidak saya lihat ada 32 orang kader PAN. selain dari itu demo yang dilakukan kemarin ada selebaran tuntutan politik mengenai cacat hukum pilkada yang sudah menjadi keputusan pengadilan, dan meminta ke DPRD agar menuntaskan keputusan tersebut dan memberhentikan wabup dan bupati karena cacat hukum. (kalau koran sumedang tdk ada keberanian bikin berita menyangkut orang no 1 di kabupaten sumedang, berhenti ajalah masa pemrednya sang pemberani wartawannya buntut kasiran)
sing bener nu matak oge atuh ngarah teu di demo
kalo ga bisa bikin berita, nanti tak ajari mas. ane oge tahu…………..koq beritanya ga komplit
Terima Kasih atas komentarnya dan mau mengajari tentang penulisan berita, namun saya kira peserta demo sudah ditulis “dan berbagai elemen masyarakat lainnya” memang dalam spandunk tercatat PAN tapi tidak kelihatan dalam aksi demo dan tidak ada yang ikut negosiaso dan orator dari PAN, dan didalam spanduk 4 tuntutan demonstran tidak tercatat masalah pilkada. terima kasih
Saya sangat setuju dan mendukung untuk adanya REFORMASI di semua instansi/lembaga yang ada di Sumedang….Tolong Koran Sumedang informasikan secara jelas dan lengkap mengenai hal ini….
Pers yang profesional adalah pers yang beretika. Saya setuju korupsi diungkap tuntas tapi harus sesuai fakta. Koran sumedang itu harian atau mingguan. Saya mah lebih percaya koran Harian yang sudah tersohor seperti Pikiran Rakyat, dan radar sumdeang and Tribun Jabar. Wartawan Koran Sumedang itu kan kalau membongkar korupsi terus minta duit ke narasumber
terima kasih kepada saudara Benny Mashury atas kritiknya, namun kami minta klarifikasinya siapa wartawan kami yang meminta ke nara sumber, dan kalau benar laporkan saja ke kepolisian, kami menunggu klarifikasi anda….
dibagiken kartu kendali gas LPJ 3kg janten ical sarareep di kecamatan sukasari khususna, nu rumah tangga sesah masak karunya kanu urgen( gaduh orok,nu t damang jeng nu darurat peryogi leeten atanapi tuangen )termasuk kanu usaha goreng 2 atanapi papasakan janten sesah, kumah ieuteh da narosken baturmah rerencangan nu di bandung t terang2 acan naon ari kartu kendali. cik nyuhungken di perhatosken ku bapak2 ibu2 dewan peperiheun maraban henteu atuh ngalancarken usaha nu rakyat letik atuh.