Kota, Korsum

Pelatihan saksi dari Tiem sukses Susilo Bangbang Yudoyono dan Budiono yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 3/7 sekitar jam 13.30 sempat bersitegang, hal ini di akibatkan cemburu social antar partai pendukungnya, yakni partai Demokrat dan Partai PKS, kronologis bersitegang ini berawal adanya SK dari pusat tentang pengelolaan saksi yang diberikan kekuasaan penuh kepada PKS.

Pelatihan yang di ikuti oleh para peserta saksi dari dua partai itu berasal dari dua Dapil,yakni dapil 3 dan 4, jumlah peserta yang ditargetkan sebanyak 800 peserta. Menurut pantauan Korsum dilapangan, pelatihan itu sempat dihebohkan ketika ada kejelasan bahwa saksi didominasi oleh para kader PKS, sedangkan para kader dari Demokrat tidak dilibatkan, dengan fenomena seperti itu sontak secara serentak para Kader dari Demokrat menyatakan mundur dan mempersilakan kelola oleh PKS semuanya.

Menurut para kader partai Demokrat yang dinyatakan sebagai tuan rumah dari pasangan SBY-Budiono, yang enggan menyebutkan identitasnya mengatakan “kegiatan ini tidak adil, masa Partai Demokrat yang punya hajat, kok PKS yang dominan menjadi saksi. Sedangkan menurut kader Demokrat lainya yang berasal dari Kelurahan Pasangrahan yang juga tak mau nyebut identitasnya mengatakan “saya heran, saksi di wilayah pasangrahan seratus persen dikelola dari kader PKS, tidak ada seorang pun dari Partai Demokrat.

Menyikapi hal itu Korsum mendatangi Ketua Panitia, Iman yang diwakili oleh Arif Respati dari Kordapil 1V mengatakan ditempat pelatihan (Islamic Centre), bahwa sebenarnya tidak ada permasalahan, ini terjadi akibat kurang komunikasi, tapi jangan khwatir, kegiatan ini belum selesai sampai tuntas, kegiatan ini sudah direncanakan dari awal, akan sekaligus dengan falidasi data, kami berkeyakinan, jelas Arif, bahwa untuk saksi akan dikembalikan berdasarkan hasil musyawarah antara kedua partai itu.

Masih menurut Arif, kami sangat membantah kalau saksi itu didominasi dari Kader PKS, hal ini terjadi karena kesalah pahaman saja, yang jelas untuk masalah saksi akan kami berikan kepada keduai partai kalaupun dalam SK nya ditujukan untuk Kader PKS, kami akan mengikuti dan menghargai hasil musyawarah yang digelar di tempat ini.

Sedangkan menurut kader PKS lainya, dengan merahasiakan identitasnya ditempat yang sama, mengatakan “saya sendiri sebagai kader PKS merasa malu, ko kenapa pengelolaan saksi dilimpahkan penuh ke Partai PKS, tapi kami yakin setelah usai acara ini akan mendapatkan hasil yang mufakat dari Partai Demokrat dan PKS. **[Imadudin]

Subang, Korsum

Lagi-lagi, para Kades se-Kabupaten Sumedang gelar acara di luar kota, yakni di Kabupaten Subang. Ironisnya, kegiatan tersebut tidak melalui prosedur administrasi yang jelas, dan dilaksanakan setiap menghadapi Pemilihan Umum. Dulu, sebagaimana pemberitaan Korsum pada edisi yang lalu, ketika menghadapi Pemilihan Kepala Daerah, para Kades beserta birokrasi lainnya juga terbukti mengadakan kegiatan di luar kota. Di dalam acara tersebut, menurut keterangan beberapa Kades, diisi dengan arahan untuk memilih pasangan DON-TOP.

Kini hal tersebut terulang, berdasarkan pantauan Korsum, hari Sabtu tanggal 27 Juni, Bupati Don beserta para Kades kepergok melaksanakan kegiatan di Kabupaten Subang, tepatnya di rumah makan Abah. Memang dalam acara itu tidak ada kata-kata himbauan untuk memilih Mega-Pro, namun pada akhir acara para Kades dibagi Kaos pasangan Mega-Pro dan dibagi uang senilai 100 ribu per-Kadesnya. Kalau dihitung secara matematika, 100 ribu dikali jumlah Kades Se-Kabupaten Sumedang, kurang lebih 29 juta. Ditambah biaya sewa tempat sebesar 15 juta. Dengan fenomena ini, diduga Bupati Don menggiring para Kades untuk mendukung Mega-Pro dengan cara menggunakan teknik Money Politic.

Di tengah semaraknya acara itu, Korsum sempat berbincang-bincang dengan beberapa Kades tentang kehadiranya dalam acara itu. Ternyata menurut pengakuan mereka, acara ini tidak ada undangan resmi, tapi hanya melalui telepon seluler, yakni melalui SMS-an dan telpon langsung, pemberitahuannya pun serentak. Ada yang mengaku di-SMS sabtu pagi, dan ada juga satu hari sebelumnya. Ketika ditanya ini adalah acara apa, mereka pun menjawab tidak tahu.

Menurut Ketua Apdesi Kabupaten Sumedang, Warson, ketika dikonfirmasi Korsum, acara ini hanya studi banding, silaturahmi, dan syukuran bagi para Kades yang terpilih menjadi anggota Dewan. “Kalau masalah tempat, kenapa kami pilih Subang, karena Sumedang itu satu hamparan dengan Subang. Dan Sumedang larang itu luas, termasuk Subang juga,” jelas Warson.

Ketua LSM Sabda Nusantara, Iwan Kusumah dimintai tanggapannya mengatakan, jika terjadi hal tersebut, itu merupakan pelanggaran. Karena, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, pasal 16 huruf d, Kepala Desa dilarang terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum, Pilpres, dan Pemilihan Kepala Daerah.

Hal senada dikatakan Adah, Koordinator Komite Rakyat Pemberantas Korupsi Sumedang (KRPK), ditemui di sekretariatnya , mengatakan, “Saya sebagai Koordinator KRPK sangat tidak setuju, kok Bupati melakukan kegiatan di luar kota yang melibatkan seluruh Kades. Apakah di Sumedang tidak ada tempat? Dan kenapa pesertanya hanya para Kades? Dan yang membuat lebih aneh, kenapa acara ini dilaksanakan setiap menghadapi Pemilu? Kami masih ingat waktu PILKADA, pada waktu itu para Kades dibawa ke luar kota, yakni Subang, Bandung, Garut, dan Kadipaten.”

Masih menurut Adah, kegiatan itu ada indikasi penggiringan, dan kalau dibagi uang berarti ada muatan money politic. “Kalaupun acara itu tidak bermuatan politik, kenapa tidak dilaksanakan di Sumedang saja? Masyarakat Sumedang biar tahu (transparan), dan sedikitnya para pengusaha seperti rumah makan di Sumedang ikut menikmati. 15 juta kan bukan uang sedikit. Coba kalau uang itu diberikan ke Islamic Centre, Joglo, atau rumah makan Sugihmukti,” ujar Adah tandas. **[Imadudin]