Gedung Negara, Korsum

Sebesar 6 Milyar rupiah dana untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang bersumber dari bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Sumedang tahun 2009 ini, akan segera dikucurkan. Dana tersebut diperuntukan bagi 60 Gapoktan di 60 Desa yang ada di 23 Kecamatan. Demikian dikatakan Dedi Hermawan Charis, dalam sambutannya selaku Ketua Panitia dalam rangka sosialisasi program PUAP, (24/6), di Gedung Negara. Sosialisasi tersebut diikuti oleh 250 peserta, terutama 60 Gapoktan calon penerima.

Masih dalam sambutannya, Dedi mengatakan bahwa maksud dan tujuan dari sosialisasi tersebut adalah dalam rangka memberikan informasi tentang pelaksanaan program PUAP kepada seluruh stake holder (pemangku kepentingan). “Juga menyinergikan pelaksanaan program PUAP di lapangan antara dinas/instansi terkait dengan Gapoktan dan penyuluh pendamping,” katanya.

Di tempat yang sama, Sekda Kabupaten Sumedang, Atje Arifin Abdullah, dalam sambutannya mengatakan bahwa ada peningkatan dari jumlah dana yang akan diterima pada tahun 2009 ini, yaitu sebesar 6 milyar untuk 60 Gapoktan. Karena menurutnya, tahun 2008 lalu hanya sebesar 3,5 milyar yang sudah diberikan kepada 35 Gapoktan di 13 Kecamatan. “Ini karena pemerintah Pusat memandang Sumedang berhasil dalam menggulirkan bantuan tersebut, sebab dalam kenyataannya penyaluran mencapai kurang lebih 90 persen, dan dana tersebut kini telah berkembang mencapai 3,6 milyar,” ujarnya.

Sekda berharap bantuan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Jika ada pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan atau berusaha memotong dana tersebut, laporkan ke saya,” katanya tegas.

Karena menurut Sekda, dana tersebut pada intinya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah. “Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluhan, dan Penyelia Mitra Tani,” ujarnya. **[Dodoy Dokkil]

Kota, Korsum

Alokasi Dana Desa (ADD), atau dikenal juga dengan istilah DADU (Dana Alokasi Desa Umum), hingga kini belum juga turun alias molor. Akibatnya, hampir semua desa mempunyai utang 15 hingga 20 juta rupiah untuk menutupi biaya operasionalnya selama enam bulan sejak Januari lalu, seperti dikeluhkan kepada Korsum oleh beberapa Kepala Desa baru-baru ini. Hampir semua desa mengaku sudah tidak sanggup lagi mencari pinjaman untuk menutupi biaya operasional selanjutnya, sehingga mereka berharap ADD segera cair.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Panggar (Panitia Anggaran) DPRD Kabupaten Sumedang, Nurdin Zen, (24/6), mendesak pihak Eksekutif untuk segera mencairkan ADD tersebut, terutama yang sudah memenuhi persyaratan normatifnya. “Karena hal tersebut berhubungan dengan jalannya pembangunan di desa,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, pihaknya sudah menghimbau kepada pihak eksekutif pada setiap pembahasan anggaran. “Karena kegiatan di desa pun sama dimulai dari bulan januari, sehingga apakah tidak bisa keuangan tersebut setiap 6 bulan sekali dimasukkan ke badan keuangan atau dititipkan di BPR? Sehingga alokasi pengambilan keuangannya nanti disesuaikan dengan anggara kas belanja (AKB) seperti yang ada di Perdes. Jadi tidak sekaligus menunggu selama 6 bulan seperti sekarang ini. “Malahan sekarang banyak keluhan dari beberapa desa, sepertinya pembayaran ADD ini macet. Kita sekarang belum tahu apa kendalanya karena prediksi pendapatan sudah disetujui oleh DPRD sejak Desember 2008 lalu,” ujarnya.

Sementara itu di tempat terpisah, Sekda Kabupaten Sumedang, Atje Arifin Abdullah, yang juga selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, usai membuka sosialisasi PUAP, (24/6), di Gedung Negara, mengelak ADD dikatakan molor. Karena menurutnya pencairan ADD harus terlebih dahulu melalui proses, terutama memenuhi persyaratan normatifnya. Tetapi dirinya menyebutkan beberapa desa sudah diproses dan ada juga yang sudah dicairkan. “Silahkan tanya ke Bagian Keuangan,” suruhnya.

Ketika ditanyakan ke Bagian Keuangan, Cecep Yusman selaku Kabag Keuangan, mengatakan sampai saat ini belum ada perintah pencairan ADD. “Tetapi dalam waktu dekat akan segara dicairkan,” ujarnya. **[Dodoy Dokkil]

Kota, Korsum

Masa menjelang kepemimpinan baru di tubuh PDAM Sumedang, yang sekarang masih dijabat oleh Hj. Ai Warsi, S.E., yang semula ia memegang bagian keuangan, dikabarkan oleh sumber Korsum, telah terjadi rekrutmen Tenaga Kerja baru yang ditempatkan langsung di Kantor Pusat PDAM. Hingga saat ini tercatat 5 orang Karyawan Baru. Mungkin suasana penggantian pucuk pimpinan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa oknum.

Nara sumber yang kebetulan singgah ke Kantor Redaksi, Selasa (23/6), mengatakan, “PDAM telah merekrut beberapa orang karyawan. Di antaranya, 5 orang tenaga kerja tersebut masuk dengan cara-cara yang tidak benar, yakni harus menyerahkan uang 20-25 juta rupiah.”

Tidak hanya itu, sumber Korsum itu pun melaporkan pula bahwa ke 5 orang karyawan yang telah diterima bekerja beberapa bulan yang lalu itu hingga kini sama sekali belum mendapat honorarium, harian maupun tunjangan pokok bulanan.

Selain itu, dikeluhkan oleh beberapa konsumen yang berada di wilayah Selatan hingga perbatasan kota (Sumedang Selatan), air tidak normal. Dua bulan ini konsumen harus ekstra menunggu aliran air yang selalu mengalir di malam hari, sedangkan jika siang hari ada aliran airnya kurang sehat, seperti mengandung lumpur. Seperti halnya kawasan Pasanggrahan dan sekitarnya, tidak sedikit Konsumen yang telah mengabaikan air produksi PDAM. “Saya khawatir dengan air seperti itu, barangkali PDAM sudah tidak mampu memperbaiki saluran,” tutur salah seorang warga tentang air PDAM.

Cece W.G., Kabag Humas PDAM, membantah adanya rekrutmen Tenaga Kerja. Namun, ia buru-buru menambahakan bahwa itu bukan Rekrutmen tapi tenaga magang dan tidak memakai uang. Terhadap keluhan konsumen yang selalu kebagian aliran air malam hari, Cece menjelaskan, “PDAM tidak sedang melakukan rehab, tetapi sering dilakukan perbaikan pipa, dan PDAM masih mampu untuk membiayainya.” **[Adith]