Kota. Korsum

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hampir dipastikan menang, kemenangan PDIP merupakann sejarah baru bagi Kab. Sumedang, karena dalam sejarah berdirinya Kab. Sumedang dari tahun 1950-an PDIP belum pernah menempati perolehan suara pertama, bahkan sebelum orde reformasi PDIP hanya menempati urutan ketiga di bawah PPP dan Golkar.

Hampir di semua Kecamatan Partai Golkar turun suaranya, seperti yang terjadi di Daerah Pemilihan Sumedang I (DP 1) yang meliputi Kecamatan Cimanggung dan Jatinangor, semula mendapat 27 ribuan suara pada tahun 2004, kini hanya memperoleh 12n ribuan suara, turun 15 ribuan. Penurunan juga terjadi di DP II (Rancakalong, pamulihan, sukasari, tanjungsari,red) semula 49,8 ribu walau baru 2 kecamatan yang masuk (Sukasari dan Pamulihan) baru mendapat suara 16,6 ribuan, walaupun dengan asumsi perolehan suara Rancakalong sama seperti 2004, tetap tidak bisa menyamai perolehan suara tahun 2004. Sedang di DP III (Sumedang Utara, Sumedang Selatan dan Ganeas), pada Pemilu 2004 endapat 38,6 ribuan, sekarang baru memperoleh suara 17,16 ribuan suara, turun 21,5 ribuan. Penurunan sangat ektrim terjadi di Kec. Sumedang Utara yang semula mendapat suara 16 ribu, sekarang hanya mendapat suara 4 ribuan atau turun 12 ribuan.

Di DP IV (Situraja, Cisitu, Cisarua, Darmaraja, Wado, Cibugel) yang merupakan lumbung Golkar pada Pemilu 2004 yang memperoleh 43,5 ribu suara, kini hanya memperoleh 23 ribu suara atau turun 20 ribu suara. Sedang di DP V Partai Golkar hanya memperoleh suara 16,4 ribuan, berkurang 13,4 ribuan dibanding 2004 yang memperoleh 29,8 ribu. Pada tahun 2004 di DP IV Golkar memperoleh suara 29,8 ribu suara, turun 20 ribu suara dibanding perolehan tahun 2009 yang hanya 23,1 ribuan. Dan di DP VI, Golkar memperoleh suara 23,4 ribu suara turun 15,7 ribu suara dibandingkan dengan tahun 2004 yang memperoleh suara 39,1 ribu suara. Secara keseluruhan penurunan mencapai 35-45%.

Berbeda dengan Golkar, Justru PDIP memperoleh suara terbanyak di DP I dan DP II. Di DP I, PDIP memperoleh 12 ribu suara naik 1,7 ribu dibanding tahun 2004 (10.252 suara). DP II memperoleh 7,6 ribuan dibanding 2004 yang memperoleh 13,3 ribuan, walau baru dari 2 kecamatan yang masuk, kenaikan signifikan terjadi di Kec. Sukasari, semula 1.347 suara kini mendapat 3.333 suara. Sedang di DP III,IV, V dan VI PDIP perolehan suara PDIP turun karena tersebar ke Partai papan tengah.

Berbeda dengan Partai Golkar, PDIP justru mengalami kenaikan yang signifikan, kenaikan ini diperkirakan mencapai 30 hingga 40 %. Dengan kenaikan PDIP dan beberapa partai lainnya, dipastikan komposisi berubah. Golkar yang semula mendapat 18 Kursi hasil dari Pemilu 2004, kini diperkirakan hanya menempatkan wakilnya 10 kursi. Sedang PDIP yang hanya mempunyai kursi 9 Kursi, kini diperkirakan mendapat 13 kursi. Berbeda dengan 2004, PKB yang memperoleh 20 ribuan suara namun tidak mendapatkan suara, tetapi di tahun 2009 walau perhitungan belum final PKB mendapat suara 17 ribuan suara dan kemunkinan besar akan mendapatkan 1 kursi di DP III.

Walau issue politic uang cukup kencang menghantam PDIP, termasuk kasus politic uang Caleg PDIP Atang Setiawan yang sudah digadang-gadang akan menduduki sebagai Ketua Dewan mendatang justru kini sedang diusut kasusnya oleh pihak yang berwajib, suara PDIP sepertinya sulit tergoyahkan.

Dengan kenaikan PDIP dan Partai pendukung pemerintah lainnya. menurut pengamatan warga perolehan ini tidak akan berubah.** [Tim]

Kota. Korsum

Bagi pelanggan Pasif PDAM yang sudah membayar untuk Bulan April pasti merasa kaget, karena yang semula hanya membayar 6 ribu kini harus membayar 21.400. tentu saja hal ini mengagetkan pelanggan, berbeda dengan penyesuaian tarif terdahulu yang terlebih dahulu dikomunikasikan dengan pelanggan dan disebarluaskan melalui media massa, kenaikan sekarang yang memakai sandaran hukum Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2008 banyak yang merasa tidak tau menau.

Seperti yang dialami Ari Hana (40), warga Perum Dano Permai ini kaget dengan kenaikan tariff bagi pelanggan pasif PDAM, “saya kaget, ini tiba-tiba keluarnya tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu, saya tidak memakai PDAM karena memang kualitasnya buruk” ujar Ari ditemui di rumahnya Rabu (15/4).

Bahkan ari merasa heran, justru bila memakai air PDAM 1-10m3 hanya dikenakan 7500 sedangkan bila tidak memakai dikenakan denda 21.400, “Logikanya bila ada denda bagi pelanggan pasif berarti kita melakukan kesalahan, sejak kapan pelanggan pasif dikatakan melanggar hukum bila memang dianggap salah? Di Telkom, PLN, maupun selular pelanggan pasif semua hanya dikenakan biaya administrasi”. Ari tidak hasbis pikir dari logika berpikirnya PDAM. Ari juga merasa seperti ada pemaksaan pelanggan untuk menggunakan air PDAM.

Diminta konfirmasinya, Pjs PDAM, Ai ditemui di kantor Jumat (17/4) tidak ada ditempat, begitu pula ketika dicoba menelpon Cece bagian Humas PDAM, yang menerima anaknya. Sedang ketika di melalui SMS ke Taufik dan Cece juga tidak mendapat jawaban.** [Zebim]